logo Kompas.id
EkonomiAnggaran Rumah Semakin Besar
Iklan

Anggaran Rumah Semakin Besar

Oleh
· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Jumlah rumah yang dibiayai pemerintah tahun ini semakin banyak. Selain anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebesar Rp 9,7 triliun, pemerintah juga menyiapkan subsidi selisih bunga Rp 3,7 triliun dan bantuan uang muka Rp 2,2 triliun. Bahkan, pemerintah menyiapkan skema khusus bagi pekerja sektor informal. Anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 9,7 triliun itu diperkirakan dapat membiayai 120.000 rumah bersubsidi. Sementara, subsidi selisih bunga Rp 3,7 triliun diperkirakan dapat membiayai 225.000 rumah. Adapun bantuan uang muka Rp 2,2 triliun dapat membiayai 345 rumah. "Saat ini penekanannya memang masih pekerja formal. Sebenarnya, dari sisi regulasi, peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membolehkan FLPP diakses pekerja informal. Namun, selama ini perbankan tidak berani mengambil risiko. Memang sudah ada, tetapi jumlahnya terbatas," kata Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto, Senin (6/2), di Jakarta.Alokasi anggaran FLPP maupun subsidi selisih bunga tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Pada 2016, anggaran FLPP Rp 9,227 triliun dan subsidi selisih bunga Rp 2,2 triliun. Hingga akhir 2016, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) mencatat, realisasi FLPP mencapai 58.469 unit. Sebagian anggaran FLPP 2016 digunakan untuk membayar tagihan FLPP 2014. Eko mengatakan, anggaran FLPP 2017 tersebut untuk kebutuhan rumah bersubsidi tahun ini. Adapun tagihan FLPP 2015 akan dibayar pemerintah dengan anggaran subsidi selisih bunga tahun ini, yakni Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar. "Permintaan rumah FLPP relatif tinggi. Pada Agustus tahun lalu, kan, memang ditahan (penyalurannya) karena harus membayar kelebihan plafon FLPP tahun 2014 dan 2015. Tahun ini, FLPP terbebas dari tagihan," kata Eko. Sektor informalSejak diluncurkan pada 2010 sebagai dana bergulir, FLPP lebih banyak diakses masyarakat berpenghasilan rendah dari sektor formal. Agar masyarakat berpenghasilan rendah dari sektor informal dapat mengakses pembiayaan perumahan yang disediakan pemerintah, kini disiapkan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) dan kredit mikro perumahan swadaya. Menurut data BLU PPDPP, yang paling banyak mengakses FLPP adalah pekerja di sektor formal (74,32 persen), disusul pegawai negeri sipil (12,6 persen). Eko menambahkan, skema BP2BT mensyaratkan calon debitor menabung terlebih dahulu selama 6 bulan. Hal ini untuk memantau kedisiplinan atau kepatuhan calon debitor. Adapun skema kredit mikro perumahan swadaya merupakan pinjaman yang diberikan untuk membangun rumah di atas tanah milik sendiri, bukan pengembang. Untuk skema BP2BT, lanjut Eko, sumber dananya berasal dari pinjaman Bank Dunia, yang jumlahnya masih dinegosiasikan. Kerja sama dengan Bank Dunia tersebut direncanakan berlangsung 3 tahun, yang diperkirakan dapat membiayai sekitar 80.000 rumah. Untuk penyalurannya, pemerintah bekerja sama dengan 3 bank nasional dan 2 bank pembangunan daerah. Secara terpisah, Direktur Pemasaran Perum Perumnas Muhammad Nawir mengatakan, kenaikan anggaran pemerintah untuk rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah membuka kesempatan bagi Perum Perumnas untuk menyediakan rumah lebih banyak. "Tahun ini kami memang menargetkan penjualan sebanyak 36.000 unit. Tahun lalu, sekitar 26.000 unit, baik untuk rumah tapak maupun hunian vertikal berupa rumah susun sederhana milik," kata Nawir.Nawir menambahkan, target 36.000 unit hunian yang dibangun tahun ini terdiri dari 50 persen hunian vertikal dan 50 persen rumah tapak. Rumah tapak kebanyakan dibangun di luar Jawa, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Sementara, hunian vertikal akan dibangun di kawasan perkotaan, seperti Jakarta, Bandung, dan Medan. Biaya pembangunan hunian vertikal tersebut berasal dari penyertaan modal negara yang telah diberikan senilai total Rp 1,5 triliun. (NAD)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000