Pemerintah Genjot Wisata Bahari

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mulai menggenjot wisata bahari di Indonesia.  Tahun 2019, pendapatan wisata bahari ditargetkan 4 miliar dollar AS atau naik empat kali lipat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 sebesar 1 miliar dollar AS.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengemukakan itu, di Jakarta, Selasa (7/2/2017), seusai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penandatanganan MOU juga disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Kontribusi wisata bahari, kata Arief, saat ini 12,6 miliar dollar AS atau hanya berkontribusi 10 persen dari total pendapatan wisata. Indonesia tertinggal jauh dibandingkan pendapatan wisata bahari Malaysia, yakni 8 miliar dollar AS atau berkontribusi 40 persen terhadap total pendapatan wisata bahari negeri koran itu sebesar 20 miliar dollar AS.

Potensi Indonesia dinilai sangat besar dari aspek terumbu karang, perikanan, wisata pantai dan wisata bawah laut. Pihaknya berharap KKP turut menyiapkan sumber daya untuk wisata bahari, termasuk menyediakan kurikulum untuk wisata bahari di sekolah perikanan.

”Sektor jasa harus terus ditingkatkan karena memiliki nilai tambah jauh lebih besar,” katanya.

Susi mengemukakan, potensi kelautan dan perikanan bisa didorong untuk wisata bahari. Berkaca pada sektor pertanian, di sentra pertanian bisa dikembangkan agrowisata. Ke depan, pengembangan kelautan dan perikanan  perlu terus mengarah ke sektor jasa dan layanan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

”Pelabuhan dan pasar ikan bisa jadi tempat turis. Hanya pelabuhan dan pasar ikan masih kotor dan bau. Kementerian Pariwisata perlu mengajarkan KKP agar pelabuhan bisa lebih bersih,” kata Susi, disambut gelak tawa tamu undangan.