Industri Film Memberi Dampak Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS — Film menjadi salah satu sektor industri kreatif prioritas pada 2017 karena dianggap memberi dampak ekonomi yang besar ke masyarakat. Karena itu, sumber daya manusia dan ekosistem di tingkat kabupaten atau kota terus diperkuat. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) membentuk Indonesian Creative Incorporated (ICINC) for Film. ICINC bertugas menjalin kolaborasi dan menyusun kebijakan industri perfilman. Untuk penguatan sumber daya manusia, ICINC bekerja sama dengan Torino Film Lab (TFL). Wakil Kepala Bekraf Ricky Pesik, Rabu (8/2), di Jakarta, mengatakan, kerja sama dengan TFL mencakup program pembinaan penulisan naskah, penyutradaraan, sinematografi, produksi, pendanaan, dan penjualan. TFL dianggap sebagai salah satu laboratorium film yang mempunyai prestasi internasional, seperti Piala Oscar dan festival film di Busan. "Indonesia membutuhkan strategi khusus agar bisa mendapatkan manfaat dari rantai industri perfilman global. Sebagai tahap awal, tahun ini kami targetkan dua tim pembuat film bisa mengikuti program di TFL," ujar Ricky. Produser di Palari Films, Meiske Taurisia, mengatakan, hanya 10 judul film Indonesia yang berhasil menembus penjualan internasional selama kurun waktu 2009-2015. Kesepuluh film itu minimal pernah diputar satu kali di festival film internasional. Menurut Meiske, masuk ke pasar internasional tidaklah mudah. Naskah ide cerita menjadi penentu awal. Kerja sama ICINC, Bekraf, dan TFL diperuntukkan bagi film fiksi. Materi program terdiri dari penyusunan skenario, visualisasi adegan, dan jadwal produksi. Menurut Meiske, sebagian besar kompetensi pelaku perfilman Indonesia masih kurang. Sutradara Lasja Susanto berpendapat, kemampuan membuat naskah film yang matang membantu mendatangkan pendanaan dari luar negeri. Sineas muda Indonesia, terutama di daerah, membutuhkan akses pembinaan dan pendanaan. Sedang populerSaat ini, film Indonesia sedang populer. Ricky menyebutkan, ada sekitar 185 judul film pada 2016. Jumlah penonton juga melonjak, dari sekitar 16 juta orang pada 2015 menjadi sekitar 30 juta pada 2016. Realitas tersebut menjadi pemicu pemerintah untuk terus menguatkan ekosistem industri perfilman. Setelah film dikeluarkan dari daftar negatif investasi, lanjut dia, Bekraf berupaya menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk menyusun insentif. "Kami utamakan insentif di daerah karena dampak film paling terlihat di sana. Beberapa negara, seperti India, sudah memiliki penawaran lokasi untuk shooting film yang dilengkapi dengan insentif kebijakan, aturan tata kelola, dan paket harga produksi," ujar Ricky. (MED)