logo Kompas.id
EkonomiPemerintah Didorong Segera...
Iklan

Pemerintah Didorong Segera Evaluasi Moratorium Ke Timur Tengah

Oleh
MEDIANA
· 2 menit baca

JAKARTA, KOMPAS - Kalangan pemerhati perlindungan dan hak buruh migran mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi moratorium pengiriman pekerja rumah tangga pada pengguna perseroangan di Timur Tengah. Kebijakan yang dikeluarkan sejak dua tahun lalu ini dipandang tidak menyelesaikan masalah pengiriman ilegal dan kekerasan terhadap buruh migran.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Evaluasi Moratorium TKI: Langkah Awal Reformasi Tata Kelola Migrasi TKI, Selasa (14/2), di Jakarta. Hadir sebagai pembicara Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, Direktur Migrant Institute Muhammad Adi Chandra, dan Peneliti Bidang Migrasi dan Kewirausahaan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Rofi Uddarojat.

Muhammad Adi Chandra mengungkapkan, kebijakan moratorium pekerja rumah tangga (PRT) migran pada pengguna perseorangan di Timur Tengah harus dikaitkan dengan kebijakan zero PRT migran. Kebijakan zero PRT migran sudah digaungkan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, pemerintahan saat ini hanya meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000