Komunitas Bisa Dirangkul

JAKARTA, KOMPAS — Perbankan yang menyalurkan kredit usaha rakyat perlu bekerja sama atau merangkul berbagai komunitas usaha, misalnya koperasi. Dengan upaya itu, target penyaluran KUR untuk sektor produktif bisa lebih besar. Selama ini, KUR yang disalurkan ke sektor produktif hanya sekitar 20 persen dari keseluruhan. Pada 2016, target kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 100 triliun dengan realisasi mencapai Rp 94,4 triliun. Pada 2017, pemerintah menargetkan penyaluran KUR Rp 110 triliun, yang 40 persen di antaranya untuk sektor produktif.Tahun ini, subsidi bunga untuk KUR mikro 9,5 persen dan KUR ritel 4,5 persen. Subsidi bunga KUR penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) 12 persen."Saya ingin perbankan yang menyalurkan KUR bekerja sama dengan koperasi-koperasi dalam menyalurkan KUR untuk sektor produktif," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Braman Setyo di Jakarta, Rabu (15/2). Braman menambahkan, perbankan yang menyalurkan KUR juga dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperoleh peta dan potensi koperasi atau komunitas usaha yang produktif. "Misalnya, di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, ada usaha rumput laut," katanya. Braman menambahkan, penyaluran KUR melalui komunitas usaha atau koperasi bisa lebih efektif dibandingkan dengan mencari penerima KUR secara individual atau perorangan. Kantor-kantor dinas pertanian, perikanan, atau dinas lain biasanya memiliki peta kelompok atau koperasi yang layak mendapatkan pembiayaan KUR. Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hari Siaga Amijarso mengatakan, dari target penyaluran KUR tahun ini yang sebesar Rp 110 triliun, BRI mendapat alokasi Rp 71,2 triliun. Alokasi atau target untuk BRI itu terdiri dari kredit mikro Rp 61,5 triliun, kredit ritel Rp 9,5 triliun, dan kredit TKI Rp 200 miliar. Hari menambahkan, selama ini BRI sudah banyak menyalurkan KUR untuk sektor produktif. Misalnya, kredit kepada petani, nelayan, atau pelaku usaha kecil. Para petani, nelayan, atau pelaku UKM, lanjut Hari, juga memperdagangkan atau menjual komoditas atau produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, selain pedagang, mereka sebenarnya juga menjadi produsen.Untuk lebih menggenjot penyaluran KUR bagi sektor produktif, tambah Hari, BRI menargetkan komunitas-komunitas usaha. Melalui kerja sama dengan komunitas usaha itu, diharapkan KUR dapat lebih banyak terserap dan menyentuh pelaku usaha secara langsung. IndustriKetua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman berpendapat, KUR sebaiknya lebih banyak disalurkan kepada pelaku industri di sektor makanan. Namun, Adhi menyebutkan, pelaku industri kecil membutuhkan kredit dalam jumlah yang lebih besar. "Kalau kredit Rp 25 juta, tidak cukup," katanya. Pelaku industri kecil makanan dan minuman umumnya memiliki modal Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar.Pemerintah, termasuk perbankan, lanjut Adhi, perlu melihat potensi dan prospek pelaku industri kecil dan menengah. "Kalau prospeknya bagus dan ada pendampingan, KUR bisa disalurkan," katanya.Adhi menilai, KUR sebenarnya merupakan kredit komersial dengan bunga rendah. Oleh karena itu, perbankan juga mensyaratkan berbagai hal sesuai ketentuan bank, di antaranya agunan. "KUR tanpa agunan itu kalau kreditnya kecil, misalnya Rp 25 juta," katanya.Terkait kendala dalam penyaluran KUR, Adhi mengakui, selama ini pelaku usaha kecil memang kurang tertib administrasi. Akibatnya, kerap dinilai tidak layak menerima kredit bank. Di sisi lain, perbankan memiliki sistem yang ketat untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan menghindari kemungkinan kredit macet. (FER)