Lahan Masih Jadi Kendala

JAKARTA, KOMPAS — Upaya menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah masih terkendala pembebasan lahan. Persoalan lahan ini terjadi di sejumlah lokasi, seperti di Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya di pembukaan rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2), mengatakan, Sumatera Utara (Sumut) memiliki posisi sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini seharusnya bisa dioptimalkan dengan menjadikan Sumut sebagai titik kumpul internasional. Dengan demikian, perekonomian di wilayah-wilayah lain di Pulau Sumatera bisa ikut bergerak. Karena itu, yang bisa dilakukan adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, dan jalan tol. "Saya yakin kesiapan infrastruktur akan berdampak pada percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan beberapa kawasan industri lain yang sedang kita persiapkan sebagai mesin pertumbuhan industri di Sumatera," kata Presiden. Beberapa proyek yang sedang dikerjakan di Sumut antara lain pembangunan jalan tol Medan-Binjai, jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, serta pelebaran jalan menuju kawasan wisata Danau Toba. Namun, menurut Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, proyek masih terkendala pembebasan lahan. Kendala serupa terjadi di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Frans Lebu Raya seusai rapat terbatas menyampaikan, kendala pembebasan lahan di NTT antara lain akibat lahan sudah ditempati warga dan harga tanah yang diminta terlalu tinggi. Sementara itu, pembangunan jalan tol ruas Bawen-Salatiga di Jawa Tengah, sepanjang 17,6 kilometer, hingga Kamis telah mencapai 91 persen. Ruas yang menjadi bagian proyek tol Semarang-Solo siap digunakan sebagai jalur arus mudik Idul Fitri pada pertengahan 2017. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Tri Saputra Zuna saat meninjau proyek tol tersebut mengatakan, penyelesaian proyek tol Bawen-Salatiga menjadi prioritas pemerintah. Prioritas lain adalah menyelesaikan ruas tol Batang-Semarang yang ditargetkan bisa dilintasi sebelum Lebaran tahun ini.Pembiayaan Secara terpisah, Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sumandar dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin, mengatakan, Bahana Sekuritas menjadi satu-satunya sekuritas yang mendapat mandat dari negara untuk melaksanakan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). PINA merupakan program prioritas pemerintah, agar target kebutuhan anggaran infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tercapai. Bahana Sekuritas akan membantu perusahaan dan institusi yang memiliki dana kelolaan besar untuk diinvestasikan ke dalam pembangunan infrastruktur. Proyek percontohannya adalah pembangunan jalan tol Trans-Jawa. Pembiayaan dilakukan melalui investasi langsung dalam bentuk penyertaan saham. "Saat ini masih dalam pematangan skema dan jaminan," katanya menjelaskan. (INA/WHO/HEN)