Perbaikan untuk Ketahanan Pangan

PURWODADI, KOMPAS — Perbaikan daerah irigasi mendesak dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama di Pulau Jawa yang daerah pertaniannya sudah terbentuk. Meski demikian, alih fungsi lahan menjadi ancaman."Daerah Irigasi Klambu Kiri dan Klambu Kanan ini dibangun tahun 1980-an. Sejak dibangun, baru diperbaiki mulai tahun lalu untuk mengurangi tingkat kebocoran," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, ketika mengunjungi Bendung Gerak Klambu dan Daerah Irigasi Klambu Kiri di Purwodadi, Jawa Tengah, Kamis (16/2).Bendung Gerak Klambu merupakan daerah aliran Bendungan Kedung Ombo. Daerah irigasinya seharusnya mencapai 64.000 hektar. Namun, karena rusak di beberapa lokasi, air yang dapat dialirkan hanya sekitar 60-70 persen.Tingkat kehilangan air di saluran irigasi memang menjadi salah satu masalah. Data Kementerian PUPR mencatat, tingkat kebocoran dan penggunaan air yang boros membuat air terbuang hingga 55 persen. Dari 7,14 juta ha daerah irigasi permukaan, hanya sekitar 11 persen atau 735.522 ha yang dijamin kebutuhan airnya dari bendungan. Sisanya, dipenuhi dari sungai yang bisa kering ketika kemarau. Pemakaian air juga masih boros, yakni 15.000 meter kubik per hektar per musim tanam.Untuk memperbaiki daerah irigasi seluas 64.000 ha tersebut, lanjut Basuki, diperlukan biaya hingga Rp 1,6 triliun yang dianggarkan untuk tahun jamak. Tahun ini, anggarannya Rp 370 miliar untuk daerah irigasi Klambu, Sedadi, dan Sidorejo. "Saya berharap, setelah perbaikan, daerah irigasi bisa kembali ke 64.000 ha," kata Basuki.Perbaikan saluran irigasi hanya bisa dilakukan pada periode tertentu, yakni saat pengeringan. Pada saluran Klambu Kiri, perbaikan dilakukan pada Juli sampai September. Masih lemahPembangunan infrastruktur Indonesia dinilai masih lemah. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kesenjangan antardaerah yang cukup tinggi. Karena itu, diperlukan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengontrol dan mengawasi penggunaan anggaran.Hal tersebut dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis. Kuliah umum mengangkat tema anggaran pendapatan dan belanja negara yang efektif dan kredibel untuk membangun negeri.Sri Mulyani mengungkapkan, kualitas pembangunan infrastruktur Indonesia berada dibawah negara-negara Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Perbaikan daya saing yang sudah dilakukan dinilai belum maksimal. Pasalnya, infrastruktur harus dibangun secara berkesinambungan.Pemerintah berencana mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur Rp 4.796 triliun untuk 5 tahun. Namun, penerimaan negara saat ini belum mencukupi. Dana pembangunan infrastruktur tahun 2017 sebesar Rp 387 triliun. (NAD/KRN)