JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memastikan penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah Nontunai (BPNT) akan berjalan lancar. Puan Maharini sengaja memberikan perhatian khusus dalam penyaluran ini sesuai amanah Presiden Joko Widodo dan juga meringankan beban rakyat yang membutuhkan.
Demikian diutarakan Puan Maharani saat menerima audiensi Kepala Bulog Djarot Kusumayakti, Kamis (16/02) di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menko PMK sengaja mengundang Kepala Bulog yang didampingi Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Karyawan Gunarso, Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Imam Subowo, dan Direktur Komersial Febriyanto untuk memastikan bahwa peran Bulog dalam mendukung pelaksanaan uji coba penyaluran BPNT yang menurut rencana akan disalurkan di 44 kota dapat terlaksana lancar tanpa kendala berarti.
“Saya ingin pastikan lebih detail persiapan penyaluran BPNT lancar, terutama yang terkait dengan urusan Bulog. Jangan sampai bantuan beras dan gula dari pemerintah yang didistribusikan lewat e-Warong tidak tersedia. Saya ingin masyarakat dapat dilayani dengan baik, jangan terjadi penolakan kepada masyarakat yang ingin membeli kebutuhan dasar tersebut,” ujar Puan Maharani.
Dia menambahkan, sesuai arahan Presiden dalam rapat terbatas pada 26 April 2016, seluruh bantuan sosial atau bantuan pemerintah disalurkan dalam bentuk nontunai dan terintegrasi dalam satu kartu sehingga pemerintah mudah untuk mengontrol, mengecek, dan mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Menko PMK menjelaskan bahwa Presiden menugaskan Menko PMK agar mengoordinasikan pengelolaan bantuan secara nontunai tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Bulog menyampaikan untuk mendukung Program BPNT yang akan disalurkan kepada 1,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bulog memastikan seluruh barang dapat terdistribusi dengan baik sesuai target lokasi yang telah ditetapkan.
“Insya Allah kami siap untuk mendistribusikan barang bantuan, baik berupa beras ataupun gula di 36 titik distribusi yang tersebar di 51 kabupaten/kota menggunakan 248 unit angkut (truk). Kami juga mengajak PT Pos dan BDR untuk membantu pendistribusian. Terdapat beberapa lokasi yang cukup sulit jika diakses menggunakan truk. Oleh karenanya, kami bekerja sama dengan dua BUMN tersebut yang memiliki moda transportasi roda dua dan luas sebarannya,” kata Kepala Bulog Djarot Kusumayakti.
Uji coba penyaluran BPNT akan dilaksanakan pada 23 Februari 2017. Namun, sebagai koordinator kebijakan, Menko PMK menegaskan bahwa seluruh kesiapan uji coba akan dilaporkan lebih dulu kepada Presiden untuk mendapatkan arahan dan persetujuan. Selanjutnya, hal-hal teknis nantinya dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, sedangkan Bulog di tataran operasional.
“Saya harap seluruh K/L yang terlibat dalam penyaluran program BPNT senantiasa berkomitmen dengan tugas dan peran masing-masing. Jalin koordinasi dan sinergi sebaik-baiknya untuk minimalkan kesalahan-kesalahan dalam penyaluran kebutuhan pokok yang merupakan hak dan hajat hidup orang banyak. Pemerintah berupaya agar program ini tepat sasaran,” ujar Puan.