logo Kompas.id
EkonomiPastikan Keterjangkauan dan...
Iklan

Pastikan Keterjangkauan dan Ketersediaan Bahan Pangan

Oleh
· 2 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Bantuan pangan nontunai merupakan program positif pemerintah dalam penyediaan pangan murah dan edukasi keuangan masyarakat. Ke depan, pemerintah perlu menjamin ketersediaan stok dan keterjangkauan pangan itu.Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa kepada Kompas, Jumat (24/2), mengatakan, saat ini jangkauan bantuan pangan nontunai masih sedikit. Jumlah e-warong masih terbatas dan pemegang manfaat masih belum banyak.Pada 2018, pemerintah menargetkan 10 juta keluarga bisa menerima manfaat kartu keluarga sejahtera (KKS). Artinya selama dua tahun mendatang, pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur pendukung agar seluruh penerima manfaat itu terjangkau. "Penambahan e-warong perlu terus dilakukan. Namun, pemerintah tidak perlu membangun e-warong baru. Pemerintah daerah bisa memberdayakan warung-warung di wilayahnya tanpa mematikan keberadaan warung yang sudah ada," katanya.Ketersediaan stok bahan pangan sangat penting dijaga di setiap e-warong. Ini membutuhkan peran optimal Perum Bulog dalam penyediaan dan pendistribusian stok. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, bantuan pangan nontunai dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan murah karena ada alternatif saat harga pangan tinggi. Namun, pemerintah perlu konsisten dalam pemberian bantuan tersebut. Infrastruktur harus mendukung, terutama untuk menjangkau kantong-kantong kemiskinan di daerah terpencil dan terbelakang. "Kalau fasilitasnya memadai, bantuan pangan nontunai akan berjalan efisien," ujarnya.Enny berharap agar data keluarga penerima manfaat dibangun dan diperbarui melalui penguatan basis data monografi pedesaan di setiap desa. Profil penerima termasuk pemetaan kategori kemiskinannya juga harus jelas yang bisa dimulai dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 28 juta orang."Data tersebut tinggal dikonversi ke dalam rumah tangga, karena basis penerimanya adalah keluarga," ujarnya.Kamis lalu, pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan program bantuan pangan nontunai. Pada tahap awal, pemerintah memberikan bantuan itu kepada 1,286 juta keluarga penerima manfaat senilai total Rp 1,7 triliun. Keluarga penerima manfaat dapat membeli pangan pokok, yaitu beras Rp 8.500 per kilogram dan gula pasir Rp 12.500 per kg. Pembelian itu dapat dilakukan di e-warong yang dikelola Kementerian Sosial dan Rumah Pangan Kita yang dikelola Bulog. Saat ini terdapat 9.783 e-warong dan 10.000 Rumah Pangan Kita yang tersebar di seluruh Indonesia. (HEN)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000