Bank Dunia Beri Pinjaman 450 Juta Dollar AS
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia sebesar 450 juta dollar AS atau sekitar Rp 6 triliun. Pinjaman akan digunakan untuk mendukung program penyediaan dan pembiayaan rumah. Dana akan cair paling lambat Juli 2017. "Negosiasinya sudah selesai. Dana 225 juta dollar AS untuk penyediaan perumahan dan 225 juta dollar AS untuk pembiayaan perumahan yang akan mendukung Program Sejuta Rumah," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, akhir pekan lalu di Jakarta.Pekerja di sektor informal harus mendapat perhatian dalam pembiayaan. Selain karena sulit mengakses perbankan, jumlah pekerja informal juga mendominasi angkatan kerja. Data Badan Pusat Statistik 2016 menyebutkan, dari 118,41 juta orang angkatan kerja, sebanyak 61,3 persen di antaranya merupakan pekerja di sektor informal. Menurut Basuki, proses persetujuan pinjaman dari Bank Dunia masih memerlukan penandatanganan yang akan dilakukan segera agar dana pinjaman dapat dicairkan tahun ini untuk mendukung Program Sejuta Rumah. Tahun ini, alokasi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 9,7 triliun untuk sekitar 120.000 rumah. Bantuan subsidi selisih bunga sebesar Rp 3,7 triliun untuk sekitar 225.000 rumah dan subsidi bantuan uang muka Rp 2,2 triliun untuk 550.000 rumah atau Rp 4 juta per rumah.Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, kesepakatan dengan Bank Dunia yang telah tercapai tersebut akan segera ditindaklanjuti. Dari masing-masing 225 juta dollar AS baik untuk penyediaan maupun pembiayaan perumahan, sebanyak 10 juta dollar AS digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, seperti bantuan pelatihan bagi Perum Perumnas. Pada program penyediaan perumahan tahun ini, pinjaman Bank Dunia itu dapat menambah pembiayaan bagi 40.000 rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah. Pada program BSPS, pemerintah memberikan hibah Rp 15 juta per rumah untuk renovasi rumah. Adapun target program BSPS tahun ini sebanyak 114.000 rumah. "Sedangkan 225 juta dollar untuk pembiayaan perumahan akan dimasukkan ke FLPP," kata Syarif. Tiga tahunMenurut Syarif, kerja sama dengan Bank Dunia direncanakan berlangsung 3 tahun. Untuk tahun ini, dana yang dapat disalurkan masih terbatas karena baru mulai pada tengah tahun, Namun, pada 2018 dan 2019, dana yang disalurkan dipastikan akan lebih besar.Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Iwan Nurwanto mengatakan, setelah Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terbentuk, komisioner dan deputi komisioner dari Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) segera dipilih. Komite Tapera beranggotakan Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan seorang dari profesional. Pemilihan komisioner dan deputi dilakukan oleh panitia seleksi dan berlangsung terbuka. Saat ini, panitia seleksi belum dibentuk karena menunggu terbitnya peraturan presiden tentang tata cara pemilihan komisioner. Menurut Iwan, pihaknya akan mengusahakan agar pembentukan BP Tapera paling lambat pada Maret 2018 sesuai dengan amanat UU Tapera, yakni paling lambat 2 tahun setelah UU Tapera diundangkan. "Proses seleksi komisioner BP Tapera terbuka dan bebas. Panitia seleksi merupakan gabungan dari pemerintah, akademisi, dan perwakilan lembaga pembiayaan," ujar Iwan. (NAD)
