Revitalisasi Keramba Tidak Efektif
Jakarta, KompasProgram bantuan keramba jaring apung yang digulirkan pemerintah tersendat. Ada sekitar 7.000 lubang atau 37,8 persen dari total 18.500 petak keramba jaring apung bantuan pemerintah yang saat ini mangkrak. Rencana pemerintah merevitalisasi keramba yang mangkrak dikhawatirkan tidak efektif.Pada 2017, pemerintah menghentikan bantuan paket keramba jaring apung. Namun, pemerintah merevitalisasi keramba jaring apung yang mangkrak sebanyak 250 paket untuk 1.000 petak dengan anggaran Rp 12,5 miliar. Keramba yang mangkrak mencakup budidaya kerapu dan bawal bintang.Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor Rokhmin Dahuri di Jakarta, Rabu (1/3), mengemukakan, pemerintah perlu mengevaluasi lagi program bantuan masyarakat yang berakhir mangkrak. Program bantuan untuk pemberdayaan masyarakat itu terkesan sekadar proyek, tetapi menuai sejumlah masalah. "Bukan masanya lagi program bantuan berupa bagi-bagi (barang). Tidak akan efektif. Bantuan perlu diarahkan lebih tepat guna dengan mendorong kemandirian pelaku usaha," katanya. Di negara-negara maju, kata Rokhmin, tidak ada program peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan membagi-bagi bantuan. Selain berpotensi salah sasaran, proyek bantuan langsung itu memicu kecemburuan sosial dan melemahkan kemandirian masyarakat. "Ke depan, kalau mau serius, jangan menciptakan masyarakat peminta dengan tangan di bawah," katanya. Andi Jayaprawira, produsen peralatan kelautan dan perikanan Aquatech, mengemukakan, selama lima tahun terakhir, pihaknya memroduksi hampir 15.000 petak keramba jaring apung modern berbahan polyethylene untuk program bantuan dari pemerintah. Sekitar 30 persen dari 15.000 keramba jaring apung untuk koperasi atau kelompok masyarakat itu kini ditengarai tidak lagi digunakan. Penyebab keramba jaring apung dibiarkan telantar antara lain karena kekurangan benih dan pakan. Sementara koperasi atau kelompok penerima bantuan kurang memiliki keterampilan dalam mengelola bantuan. (LKT)
