Rp 20 Triliun untuk Embung

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengarahkan alokasi Rp 20 triliun dari dana desa untuk membangun embung. Rencana ini diharapkan mampu menggandakan produksi pangan dan indeks pertanaman dari 1,4 kali menjadi 2-3 kali setahun.Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Program Prioritas Pembangunan Desa 2017 di Jakarta, Kamis (2/3), menyatakan, Presiden Joko Widodo berharap setiap desa menganggarkan pembangunan embung. "Tahun ini, kita mendapat tambahan alokasi dana sekitar Rp 20 triliun untuk membangun embung agar dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian di desa. Jumlah tersebut merupakan permintaan Presiden Joko Widodo," ujar Eko.Tahun 2017, dana desa yang disalurkan sebesar Rp 60 triliun untuk 74.910 desa. Setiap desa menerima rata-rata Rp 800,4 juta, sementara biaya yang dibutuhkan untuk sebuah embung bervariasi, mulai dari Rp 200 juta, Rp 300 juta, sampai Rp 500 juta. Tahun ini diharapkan 30.000 embung dapat dibangun dengan menggunakan dana desa yang akan disalurkan. Selain embung, pemerintah desa diminta menganggarkan dana Rp 50 juta hingga Rp 100 juta untuk membangun sarana olahraga pada tahun ini. Alokasi ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan 2017 karena APBDes murni yang telah ditetapkan sebelumnya.Menurut Eko, realisasi penyerapan dari Rp 46,982 triliun pada 2016 mencapai 99,8 persen. Dana tersebut terserap untuk membangun jalan desa, drainase, irigasi, sumur, poliklinik desa, pasar, jembatan, dan instalasi air bersih. Pilihan masyarakatDirektur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Erani Yustika mengatakan, embung desa merupakan salah satu program yang dapat dipilih masyarakat desa dengan memanfaatkan dana desa. "Namun, ini semua tidak mendikte desa, melainkan tetap diputuskan melalui musyawarah desa. Kalau pandangan desa lain, tidak apa-apa. Makanya kami tidak membuat peraturan menteri," kata Erani.Tahun ini, menurut Erani, dana desa direncanakan akan mulai disalurkan pada minggu keempat April 2017. Tahap pertama, dana yang disalurkan sebesar 60 persen. Kemudian tahap kedua sebesar 40 persen disalurkan pada Agustus. Adapun penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran pada 2016 sebesar 2,5 persen dari anggaran Rp 47 triliun, turun dari tahun 2015 sebesar 6 persen. Penopang baruMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan, ada sekitar 4 juta hektar lahan tadah hujan atau beririgasi sederhana yang kurang produktif karena keterbatasan pengairan. Embung-embung baru yang dibangun di daerah dengan kondisi tersebut akan memungkinkan penggarapan lahan sebanyak dua hingga tiga kali dalam setahun.Menurut Amran, embung akan menjadi penopang baru produksi pangan. Tambahan produksi padi, jagung, bawang, dan komoditas pangan lain yang disumbang dari lahan-lahan yang sebelumnya kurang produktif akan bertambah dengan adanya embung. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono menambahkan, terdapat 30.000 lokasi embung yang telah diusulkan untuk dibangun pada tahun ini. Umumnya dibangun di desa yang memiliki lahan pertanian non-irigasi, tadah hujan, atau irigasi sederhana yang tidak bisa dimanfaatkan sepanjang tahun. (NAD/MKN)