Papua Jadi Prioritas Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan di Papua menjadi prioritas pada saat ini. Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga meningkatkan akses logistik melalui laut dan udara. Untuk sektor energi, selain target menekan harga bahan bakar minyak, juga ditargetkan penerangan listrik sel surya untuk 250.000 rumah.Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bersama media bertajuk "Pembangunan Indonesia Sentris: Pemerataan Pembangunan di Papua" yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Minggu (5/3), di Jakarta. Hadir dalam diskusi, Menkominfo Rudiantara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. "Membangun Papua itu untuk keadilan, pemerataan pembangunan, juga mengurangi kesenjangan baik antarwilayah maupun antarpenduduk. Dari 4.300 kilometer jalan Trans-Papua, sudah tembus 3.850 km meski semua belum berupa aspal," kata Basuki. Menurut Basuki, pembangunan Trans-Papua dilakukan di beberapa titik sekaligus. Secara khusus, ruas Wamena-Habema-Kenyam-Mumugu sepanjang 284,3 km diharapkan dapat menjadi jalur pendukung logistik. Jika selama ini logistik dibawa dari Jayapura, ke depan logistik dapat dibawa dengan transportasi laut dan sungai melalui Mumugu, kemudian dilanjutkan dengan jalan darat ke Wamena. Tahun ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 7,61 triliun dan dana alokasi khusus sebesar Rp 2,18 triliun untuk Papua dan Papua Barat.Sementara Budi Karya mengatakan, untuk mendukung jalur logistik, pihaknya menganggarkan sekitar Rp 4 triliun untuk Papua dan Papua Barat pada tahun ini. "Di Pulau Papua ada 500 sampai 600 bandara. Tahun ini kita akan membangun delapan bandara, seperti bandara di Ilaga, Asmat," kata Budi.Selain itu, lanjut Budi, tahun ini akan lebih diintensifkan tol udara berupa pengangkutan barang dari Wamena ke sejumlah daerah di Papua. Tol udara tersebut merupakan kelanjutan dari tol laut yang membawa logistik atau barang dari Surabaya menuju sejumlah daerah, seperti Timika dan Wasior. Kombinasi tol laut dan udara akan menurunkan harga barang hingga 30 persen. Jonan mengatakan, kebijakan satu harga BBM untuk wilayah Papua adalah harga distribusi sampai ke agen penyalur minyak dan solar (APMS), dan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). "Di pengecer mungkin ada lebihnya sedikit, tetapi tidak ada lagi yang sampai Rp 60.000 per liter," kata Jonan. (NAD)