logo Kompas.id
EkonomiLangkah Ekstra Disiapkan
Iklan

Langkah Ekstra Disiapkan

Oleh
· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Realisasi penerimaan pajak Januari-Februari 2017 sebesar Rp 134,6 triliun atau tumbuh 8,15 persen dibandingkan dengan 2016. Tingkat pertumbuhan pajak tersebut masih jauh di bawah target yang sebesar 18,5 persen. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah ekstra. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menjawab pertanyaan Kompas di Jakarta, Selasa (14/3), menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah ekstra yang akan dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mencapai target penerimaan pajak. Hal ini akan dilakukan setelah triwulan I-2017. Akhir triwulan I, yakni 31 Maret, bersamaan dengan berakhirnya program pengampunan pajak dan masa penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi. Maka, DJP dan tim reformasi pajak bisa mengevaluasi realisasi pengampunan pajak dan SPT sekaligus penerimaan pajak per triwulan I-2017 untuk merumuskan langkah strategis pencapaian target pajak tahun ini.Target penerimaan negara tahun ini Rp 1.750 triliun. Penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.307,67 triliun. Menurut Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal, realisasi penerimaan pajak Januari-Februari 2017 sebesar Rp 134,6 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasinya Rp 124,4 triliun. Realisasi Januari-Februari 2017 itu sekitar 10,29 persen dari target tahun ini. Pada periode yang sama tahun lalu pencapaiannya 9,18 persen dari target."Ini adalah sinyal positif. Semua jenis pajak yang memberikan sumbangan besar sudah tumbuh positif setelah tahun lalu tumbuh negatif," kata Yon. Untuk mencapai pertumbuhan pajak sesuai target, tambah Yon, DJP mesti meningkatkan penerimaan pada awal tahun ini. Langkah-langkah DJP antara lain fokus menindaklanjuti pengembangan basis pajak baru dari hasil pengampunan pajak. Selain itu, DJP juga mencermati wajib pajak yang berdasarkan data sudah terindikasi mengemplang, tetapi tidak ikut pengampunan pajak. Sementara itu, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo mengapresiasi upaya Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah mempromosikan potensi investasi melalui Indonesia Investment Week 2017 di Singapura, Juli mendatang. Deputi Badan Koordinasi Penanaman Modal Azhar Lubis menambahkan, realisasi investasi ada di daerah, bukan di BKPM. PerikananSecara terpisah, dalam dialog dengan pelaku usaha perikanan tangkap yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terungkap, penerimaan pajak dari 200 pengusaha besar perikanan tangkap pada 2016 hanya Rp 48,73 miliar, di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 12 miliar. "Anda percaya (penghasilan) produk perikanan tangkap RI hanya Rp 120 miliar setahun, sehingga PPN yang kita kumpulkan hanya Rp 12 miliar? Anda percaya? Ya, jelas enggaklah," kata Sri Mulyani. Dari 3.910 wajib pajak usaha perikanan tangkap, tercatat 1.697 pengusaha atau 43,4 persen yang mengikuti amnesti pajak. Dari 200 wajib pajak besar pengusaha perikanan tangkap yang ikut amnesti pajak, uang tebusan yang dibayar hanya Rp 19,8 miliar. (LAS/LKT/JOE/MHD)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000