Laporan Pajak untuk Izin Penangkapan Ikan

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan, pemerintah telah memberlakukan persyaratan laporan keuangan dalam setiap perpanjangan izin penangkapan ikan. Namun, selama ini, laporan keuangan yang diberikan ke KKP tidak pernah sinkron dengan yang dilaporkan untuk urusan perpajakan. Selama ini, pemerintah juga terkesan jalan sendiri-sendiri.

”Koordinasi akan ditingkatkan. Setiap perpanjangan SIPI (surat izin penangkapan ikan), laporan keuangan harus jelas dengan laporan ke perpajakan. Efektif (berlaku) tahun ini,” kata Susi.

Hal itu dikemukakan Susi dalam dialog Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan sejumlah pelaku usaha perikanan tangkap bertema ”Optimalisasi Peran Sektor Perikanan Tangkap dalam Pembangunan Nasional” di Jakarta, Selasa (14/3).

Sri Mulyani mengemukakan, mulai April, pemerintah mewajibkan semua badan usaha melampirkan surat pemberitahuan pajak. Dengan penertiban itu, pihaknya memprediksi penerimaan pajak dari sektor perikanan bisa di atas 10 persen. ”Koordinasi lintas kementerian dan instansi akan ditingkatkan agar dapat diketahui potensi perekonomian, dan diperoleh penerimaan pajak yang sesuai,” kata Sri Mulyani.

Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap nasional pemegang izin usaha perikanan per 7 Desember 2016 sebanyak 3.910 pengusaha. Namun, 67 persen di antaranya menggunakan klasifikasi lapangan usaha yang tidak ada hubungannya dengan perikanan, misalnya pedagang eceran dan jasa perseorangan.