logo Kompas.id
EkonomiKemitraan Alternatif...
Iklan

Kemitraan Alternatif Pembiayaan

Oleh
· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Skema public private partnership bisa menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi keterbatasan dana pemerintah. Namun dari beberapa proyek yang didanai dengan skema PPP, terdapat beberapa yang mangkrak karena diberikan kepada investor yang kurang tepat. "Ada beberapa proyek kelistrikan dengan skema ini mangkrak karena pemilihan investor yang tidak tepat, seperti tidak memiliki kapabilitas, baik teknik maupun pendanaan," kata Wiljadi Tan, Partner Corporate Finance and Transaction Support RSM di Jakarta, Kamis (16/3). Namun, ada beberapa keuntungan dengan skema public private partnership (PPP), seperti membawa keahlian yang dimiliki sektor swasta, implementasi proyek lebih cepat, peningkatan efisiensi pada operasi, ada alih teknologi, keahlian, dan pengetahuan. "Mencari mitra tepat sangat krusial sehingga proses penyeleksian mitra sangat penting," Wiljadi. Sementara itu, Bank Dunia menyalurkan dana 200 juta dollar AS untuk pembiayaan infrastruktur. Dana ini nantinya akan diterima PT Sarana Multi Infrastruktur untuk mendukung Regional Infrastructure Development Fund (RIDF). Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 388 triliun untuk belanja infrastruktur. Sekitar 18,6 persen di antaranya ditutupi dari anggaran pemerintah. Porsi belanja infrastruktur dalam anggaran juga terus naik, dari 8,7 persen pada 2014 menjadi 18,6 persen pada 2017. Pemerintah dan badan usaha milik negara hanya mampu membiayai sekitar 58 persen dari kebutuhan tersebut. Skema alternatif termasuk PPP diperlukan untuk menutupi 42 persen sisa kebutuhan dana.Skema lainSelain PPP, skema lain adalah Pembiayaan Infrastruktur Non- APBN (PINA) yang baru diluncurkan Februari lalu. Proyek percontohan skema ini adalah Waskita Karya Toll Road yang dapat meraup modal Rp 3,5 triliun untuk membiayai sembilan ruas tol. Dana itu didapatkan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Taspen. "Banyak institusi lain yang dapat berperan dalam PINA, seperti BPJS Ketenagakerjaan, reksa dana, perusahaan asuransi, atau dana pensiun. Investor lain biasanya enggan masuk ke proyek yang benar-benar baru dibuka atau greenfield. Jadi, sebenarnya BUMN dapat didorong untuk berperan," kata Wiljadi. Dari skema ini, Bank Dunia mengucurkan dana 100 juta dollar AS yang akan diterima oleh SMI untuk mendukung RIDF. RIDF ini dapat diakses oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan kredit yang akan digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur. Hibah pinjaman dari pihak lain juga merupakan salah satu skema pembiayaan infrastruktur yang dapat mendukung pengerjaan proyek-proyek infrastruktur di daerah. Pemerintah daerah kesulitan membiayai proyek infrastruktur berjangka panjang karena APBD hanya dapat diserap untuk mendanai proyek-proyek yang pembangunannya dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. (JOE)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000