logo Kompas.id
EkonomiBI Mengawal Subsidi Nontunai
Iklan

BI Mengawal Subsidi Nontunai

Oleh
· 3 menit baca

BANDUNG, KOMPAS — Kebijakan pemberian bantuan nontunai bagi rumah tangga miskin akan mendukung penggunaan transaksi nontunai di masyarakat. Namun, pemerintah diingatkan untuk menggunakan data akurat agar penyaluran bantuan benar-benar membantu masyarakat. Bank Indonesia akan mengawal rencana pemerintah dalam pemberian bantuan itu. Langkah ini akan dilakukan bersama bank yang menerbitkan kartu berisi bantuan nontunai tersebut. "Pemberian bantuan nontunai ini seiring dengan upaya mendorong masyarakat menggunakan transaksi nontunai, yang dicanangkan sejak 2014," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi dalam diskusi kelompok terbatas dengan media di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/3).Bantuan yang diberikan melalui kartu, kata Rosmaya, akan membantu masyarakat belajar menggunakan bantuan secara lebih baik. Bahkan, masyarakat bisa belajar menyisakan bantuan di dalam kartu tersebut sehingga akan menjadi simpanan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Juda Agung dalam diskusi itu menambahkan, subsidi yang diarahkan langsung kepada orang atau penerima subsidi sudah tepat. Dengan demikian, target bantuan tersebut menjadi lebih jelas. Sebelumnya diberitakan (Kompas, 9/3), mulai 2018, rumah tangga miskin akan mendapat bantuan langsung nontunai. Bantuan itu untuk membayar tagihan listrik dan membeli elpiji ukuran 3 kilogram (kg). Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro, selama ini pemerintah memberikan subsidi listrik melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan subsidi elpiji 3 kg melalui PT Pertamina (Persero). Pemerintah mengalokasikan bantuan untuk penduduk miskin Rp 124,5 triliun tahun ini. Bantuan melalui enam program itu disalurkan untuk 40 persen penduduk dengan ekonomi terbawah di Indonesia. Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Noor Yudanto menambahkan, kebijakan pemberian bantuan nontunai terkait dengan inflasi. Selama ini, barang yang harganya ditentukan pemerintah berdampak besar terhadap inflasi, misalnya listrik dan bahan bakar minyak. Menurut catatan Kompas, kenaikan tarif listrik rumah tangga mampu 900 volt ampere (VA) mulai Januari 2017 memicu inflasi pada Februari 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, kenaikan tarif listrik ini juga akan berdampak pada inflasi Maret 2017. Tahun ini, BI menargetkan inflasi sebesar 3-5 persen. Inflasi 2016 sebesar 3,02 persen. Hanya instrumen Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menyampaikan, pemerintah berencana memberikan bantuan nontunai kepada rumah tangga penerima subsidi. Alasan yang digunakan pemerintah adalah selama ini pemberian subsidi tidak efisien dan tidak tepat sasaran. "Kartu hanya bagian dari instrumen pemberian subsidi. Apakah perubahan bentuk subsidi ini akan menjamin subsidi menjadi lebih tepat sasaran?" ujar Enny yang ditelepon di Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (19/3). Enny menekankan, berbagai subsidi yang diberikan pemerintah, termasuk subsidi listrik dan subsidi elpiji 3 kg, akan tepat sasaran jika data yang digunakan akurat. Menurut dia, sekitar 70 persen penyebab pemberian subsidi tidak tepat sasaran adalah data yang tidak akurat. Dengan basis data yang tidak tepat, tentu saja rumah tangga sasaran penerima subsidi menjadi tidak tepat. "Siapa saja yang berhak menerima subsidi? Masyarakat miskin dengan kondisi ekonomi 40 persen terbawah itu yang mana saja?" kata Enny. Menurut data BPS, per September 2016 ada 27,76 juta orang penduduk miskin di Indonesia. (IDR)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000