Listrik Dukung Perekonomian

MEMPAWAH, KOMPAS — Ketersediaan pasokan listrik turut menentukan kemajuan perekonomian lokal di daerah. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo meresmikan delapan pembangkit listrik tenaga gas bergerak dengan total daya 500 megawatt di enam provinsi. Peresmian dilakukan dalam acara di PLTG bergerak Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3).Delapan PLTG bergerak (mobile power plant) tersebut adalah PLTG Pontianak berdaya 4x25 MW, Jeranjang-Lombok (Nusa Tenggara Barat) berdaya 2x25 MW, Air Anyir-Bangka (Bangka Belitung) berdaya 2x25 MW, Suge-Belitung (Babel) berdaya 1x25 MW, Tarahan (Lampung) berdaya 4x25 MW, dan Nias (Sumatera Utara) berdaya 1x25 MW. PLTG bergerak lain di Paya Pasir-Medan (Sumut) berdaya 3x25 MW dan Balai Pungut (Riau) berdaya 3x25 MW. Seluruh PLTG bergerak sudah beroperasi sejak Juli-Desember 2016. PLTG bergerak Pontianak yang berkapasitas 100 MW dapat menyediakan listrik bagi 120.000 pelanggan baru. Operasional tujuh PLTG bergerak lainnya juga mampu memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang selama ini defisit pasokan listrik.PT PLN (Persero) bekerja sama dengan PT PP (Persero) Tbk membangun seluruh PLTG bergerak itu dalam waktu enam bulan sejak Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pada semester I-2016. Hal ini untuk menjamin pasokan listrik bagi masyarakat dan investor di daerah dalam waktu singkat sambil menunggu pembangunan pembangkit listrik berkapasitas lebih besar yang membutuhkan waktu sekitar lima tahun.PLTG bergerak dipilih karena berbahan bakar gas yang efisien dan bisa dipindahkan ke daerah lain pada saat pembangkit listrik berkapasitas lebih besar selesai dibangun. Hal ini menjadi strategi pemerintah dalam pembangunan 35.000 MW pembangkit listrik nasional."Supaya pertumbuhan ekonomi daerah bisa melebihi rata-rata nasional, pasokan listriknya juga harus terjamin. Kalau tidak disiapkan, bagaimana investor mau membangun hotel, pabrik, dan industri untuk membuka lapangan kerja bagi penduduk daerah tersebut," ujar Presiden. Presiden memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menjamin pasokan gas ke PLTG bergerak yang sudah dibangun PLN. Saat ini, PLTG bergerak Pontianak dioperasikan menggunakan minyak bakar (marine fuel oil) yang mahal karena mengikuti fluktuasi harga pasar internasional.Dalam peresmian itu, Presiden didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Ignasius Jonan, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, dan Gubernur Kalbar Cornelis. Presiden juga meninjau PLTG bergerak Pontianak yang berdampingan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jungkat berdaya 2x50 MW senilai Rp 1,5 triliun yang dibangun sejak 2009, tetapi tak kunjung selesai."Silakan diteruskan supaya bermanfaat bagi masyarakat. Dikerjakan betul sehingga kapasitas nanti bisa maksimal. Jangan sampai diteruskan hanya untuk menutupi masalah," katanya. Pembangunan PLTU dilanjutkan PLN setelah melalui verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksaan Kejaksaan Agung, dan pihak lain. Presiden berpesan agar pembangunan 34 pembangkit listrik yang mangkrak di seluruh Indonesia segera dilanjutkan, sepanjang sudah beres dari sisi hukumnya dan tanpa penurunan spesifikasi proyek.Sofyan Basir menjelaskan, PLN berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan investor yang terus meningkat. Menurut Sofyan, penambahan pasokan daya listrik tidak dapat ditunda karena masyarakat sangat membutuhkan.Adapun Jonan mengemukakan rencana kerja untuk menggandakan pasokan listrik di Kalbar, dari saat ini sebesar 550 MW menjadi 1.100 MW pada 2019. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terus dilanjutkan untuk mempercepat peningkatan pasokan listrik di Kalbar. MikrohidroPemanfaatan aset negara berupa bendungan dan bendung untuk pembangkit listrik mikrohidro oleh swasta menunggu pedoman atau tata cara yang dapat mengatur lebih rinci. Peraturan itu mencakup sewa, konsesi, dan mekanisme pembelian listrik. "Kalau pihak swasta mau menggunakan bangunan yang merupakan aset negara untuk kegiatan komersial, pihak swasta harus meminta kepada pemerintah, yakni ke Kementerian Keuangan. Izin itu sudah keluar dari Kemenkeu dalam bentuk disewakan dengan tata cara lelang. Tata cara dan perhitungannya itu yang sedang kita susun," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso di Jakarta. Kementerian PUPR menyiapkan 18 lokasi, di antaranya Bendungan Jatigede di Sumedang yang telah dimanfaatkan PLN. Lokasi lain yang hendak ditawarkan adalah Bendung Gerak Serayu dan Bendungan Jatibarang di Jawa Tengah.Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Agus Suprapto Kusmulyono mengatakan, pemanfaatan aset bendung dan bendungan dengan sistem sewa. (HAM/NAD)