logo Kompas.id
EkonomiSwasta Harus Terlibat
Iklan

Swasta Harus Terlibat

Oleh
· 3 menit baca

LEGIAN, KOMPAS — Swasta diminta terlibat aktif dalam pengembangan produk teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan mengatasi persoalan ekonomi sosial. Hal ini bisa dimulai dengan membangun infrastruktur jaringan dasar. Imbauan tersebut mengemuka dalam Forum Pengembangan Regional dan Pertemuan Persiapan Regional untuk Konferensi Dunia Pengembangan Telekomunikasi (World Telecommunication Development Conference/WKDTC) 2017, yang berlangsung Senin (20/3), di Legian, Badung, Bali. United Nation Resident Coordinator Indonesia Douglas Broderick menyebutkan, isu besar selain SDGs antara lain masalah tingginya angka urbanisasi, revolusi industri, dan perubahan struktur perdagangan akibat perkembangan digital. "Tren besar tersebut tidak boleh hanya ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah. Peran swasta, utamanya pelaku industri telekomunikasi, tidak kalah penting. Mereka harus memberikan masukan, bahkan terlibat dalam pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mengatasi persoalan akibat isu itu," ujar Douglas.Direktur Perserikatan Telekomunikasi Internasional (ITU) untuk Asia Pasifik Ioane Koroivuki menceritakan, kondisi perekonomian negara kawasan Asia Pasifik berbeda sehingga muncul penggolongan negara sedang berkembang, berkembang, maju, berpendapatan kecil, dan negara pulau yang sedang berkembang. Karena itu, berpengaruh pada kondisi pembangunan infrastruktur jaringan dan adopsi internet. Menurut data ITU tahun 2015, tingkat penetrasi pita lebar bergerak di negara Asia Pasifik baru sekitar 42,3 pengguna aktif per 100 penduduk. Pemakaian pita lebar jaringan tetap baru sekitar 8,9 pengguna aktif per 100 penduduk. Pemakaian internet baru sebanyak 36,9 persen dari total penduduk kawasan. Ioane menyebutkan beberapa negara kawasan, seperti Korea Selatan, China, dan Singapura, sudah memiliki infrastruktur pita lebar yang bagus sehingga itu memudahkan mereka mengembangkan produk TIK untuk masyarakat. Dua dekade terakhir, beberapa negara sudah mempunyai arah nasional pengembangan ekonomi digital. Misalnya, India, Pakistan, Thailand, dan Banglades."Kondisi geografis yang dipunyai Indonesia selalu menjadi tantangan pembangunan infrastruktur jaringan pita lebar. Bagaimanapun pembangunan dan pemerataan infrastruktur tetap harus dilakukan baik melalui kabel optik maupun satelit," ujarnya. Rencana indukSelain persoalan infrastruktur, Head of ICT Applications and Cybersecurity Division, Telecommunication Development Bureau ITU Luc Dandurand berpendapat, tantangan adopsi TIK untuk kehidupan ekonomi sosial, adalah pemerintah tidak mempunyai rencana induk. TIK hanya dikembangkan sebatas mengikuti tren. Peran swasta kurang dilibatkan. Akibatnya, program adopsi yang digagas sering kali tidak memiliki skala bisnis. Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level, Ministry of Digital Economy and Society Thailand Montien Loungedechanurak mengatakan, Pemerintah Thailand mempunyai program tentang pengembangan ekonomi digital. Salah satu yang disasar adalah teknologi keuangan. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Farida Dwi Cahyarini menyebutkan, koneksi internet masih menjadi masalah. Pihaknya memiliki program penyediaan pemancar telekomunikasi bagi penduduk di daerah perbatasan, tertinggal, dan terdepan. Selain itu, pada akhir 2018 proyek infrastruktur jaringan tulang punggung pita lebar Palapa Ring akan selesai dibangun sehingga keberadaannya diharapkan mengatasi persoalan kesenjangan akses. Forum Pengembangan Regional dan Pertemuan Persiapan Regional untuk Konferensi Dunia Pengembangan Telekomunikasi 2017 dihadiri sekitar 188 pelaku industri telekomunikasi dari 29 negara kawasan Asia Pasifik. Forum berlangsung pada 20-23 Maret di Padma Resort Legian, Badung, Bali.Tema yang diambil dalam forum ataupun pertemuan regional adalah pemanfaatan TIK untuk pencapaian SDGs 2030. Peserta saling berdiskusi mengenai kondisi infrastruktur pita lebar, adopsi TIK untuk pembangunan ekonomi sosial, dan strategi politik negara di kawasan Asia Pasifik. (MED)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000