Perlu Sumber Pertumbuhan

JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan G-20 tidak menyepakati arah kebijakan tentang perdagangan internasional dan perubahan iklim. Di tengah ketidakpastian global tersebut, Indonesia harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. "Dalam pertemuan G-20 di Jerman beberapa waktu lalu, belum disepakati arah kebijakan dari para pembuat keputusan, terutama mengenai perdagangan internasional dan perubahan iklim. Ketidakpastian tersebut memengaruhi pertumbuhan ekonomi global," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya pada peringatan sewindu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Rabu (22/3), di Jakarta. Sri Mulyani menambahkan, dalam menghadapi ketidakpastian global tersebut, Indonesia harus memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri.Kebijakan pembangunan infrastruktur dapat menjadi momentum untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kerja sama dengan swasta juga perlu ditingkatkan.Sri Mulyani mengatakan, sumber pertumbuhan itu adalah konsumsi, investasi, atau dana pemerintah. Sumber pertumbuhan lain adalah dari belanja korporasi, badan usaha milik negara, ataupun masyarakat. Dan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipacu dengan fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur memerlukan biaya lebih dari Rp 4.700 triliun dengan kemampuan pemerintah ataupun pemerintah daerah hanya sekitar 41,3 persen. Sisanya diharapkan dipenuhi dari BUMN dan swasta.Secara khusus, Sri Mulyani meminta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk terus berinovasi dengan prinsip kehati-hatian. "Kita harus mengkritisi, terus meneliti, mengawasi, dan meyakinkan bahwa pembiayaan memberikan manfaat dan sekaligus membangun tata kelola yang baik," ujar Sri Mulyani. Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan komitmen pembiayaan Rp 66 triliun. "Mayoritas dari proyek konektivitas dan kelistrikan, dengan jalan tol yang masih menjadi fokus. Trans-Jawa masih banyak perlu pembiayaan. Kita juga ingin mendukung pelabuhan dan bandara," kata Sri Martini. Hingga saat ini seluruh modal yang disetorkan pemerintah kepada PT SMI sebesar Rp 28,5 triliun. Seluruhnya telah digunakan untuk mendanai komitmen pembiayaan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembiayaan sangat diperlukan di sektor perhubungan. Budi pun berharap agar PT SMI dapat menarik investor. "Paling tidak ada lima bandara yang perlu dibiayai, lalu ada 20 pelabuhan, serta empat sampai lima lokasi untuk kereta api," kata Budi. (NAD)