Pertumbuhan Mengarah ke 5,2 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,2 persen dengan ditopang membaiknya ekonomi global, harga komoditas ekspor, dan reformasi struktural. Meski demikian, Indonesia tetap perlu memperhatikan ketidakpastian global. Hal itu dipengaruhi perubahan kebijakan perdagangan negara maju, kebijakan moneter Amerika Serikat, dan ketidakpastian politik di Eropa. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves di Jakarta, Rabu (22/3), mengatakan, fundamen ekonomi Indonesia terus menguat. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2,7 persen tahun ini, lebih tinggi dari tahun lalu yang 2,3 persen. Harga komoditas ekspor sektor energi diperkirakan naik 26 persen dan sektor bijih besi serta sejenisnya diperkirakan naik 11 persen."Untuk memperkuat fundamen ekonomi, Indonesia perlu melanjutkan reformasi struktural di berbagai sektor, terutama di bidang infrastruktur dan industri manufaktur," ujarnya.Kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia melalui efisiensi dan perbaikan komposisi belanja pemerintah akan meningkatkan kepercayaan investor. "Hal itu perlu ditopang dengan peningkatan penerimaan pendapatan. Pembiayaan pembangunan juga perlu melibatkan investasi swasta dan pasar modal," katanya.Secara khusus, Bank Dunia menyoroti program kredit usaha rakyat (KUR). Subisidi bunga KUR menyebabkan pembiayaan di program itu meningkat 10 kali lipat per tahun dari skema lama sebelum program subsidi bunga. Melalui skema lama KUR (2008-2014) subsidi langsung dan tidak langsung yang diberikan pemerintah rata-rata Rp 1,2 triliun per tahun. Dengan skema baru subsidi bunga (2016-2017), subsidi pemerintah meningkat rata-rata menjadi Rp 12,3 triliun per tahun.Chaves mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan apakah manfaat tambahan dari program KUR sebanding dengan peningkatan subsidi yang diberikan. Pemerintah perlu meninjau kembali pemanfaatan pinjaman bersubsidi itu mengingat terbatasnya sumber anggaran fiskal yang ada.Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengemukakan, sumber-sumber pembiayaan dalam negeri perlu terus didorong untuk menopang program prioritas pemerintah. OJK terus berupaya memperdalam pasar keuangan dan membuat skema pembiayaan bersumber dari dana jangka panjang, seperti dana asuransi dan pensiun.Petani dan nelayanDirektur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia (BI) Yunita Resmi Sari mengatakan, syarat agunan pada proses pengambilan kredit bisa digantikan dengan model tanggung jawab renteng dalam kelompok. "Skema ini efektif dalam proyek percontohan pembiayaan untuk petani dan nelayan di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Yang penting adalah bahwa pola tanggung jawab bersama kelompok ternyata bisa menggantikan agunan," kata Yunita di sela lokakarya tentang pembiayaan kepada petani dan nelayan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu. Indonesia bersama Filipina dan China menjadi lokasi proyek percontohan pembiayaan di sektor pertanian dan perdesaan. Proyek percontohan tersebut merupakan kolaborasi antara International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan Asia- Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA). (HEN/RUL/LAS)