Alih Usaha untuk Budidaya Lobster
JAKARTA, KOMPAS Pemerintah tengah menjajaki alih usaha budidaya lobster ke komoditas lainnya. Langkah itu untuk mengantisipasi masih banyaknya ekspor ilegal benih lobster yang merugikan negara dan mengancam kelestarian lobster.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebiakto mengemukakan hal itu saat dihubungi Kompas, Kamis (23/3). Untuk tahap awal, upaya mendorong pengalihan usaha dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat."Kami melakukan pencegahan (penyelundupan) di sektor hulu dengan melakukan alih usaha budidaya lobster ke komoditas lain. Jika upaya ini berhasil, dapat diterapkan pada wilayah lainnya," kata Slamet.Beberapa komoditas alternatif yang ditawarkan antara lain usaha rumput laut, kekerangan, dan budidaya laut. Hasil produksi itu dinilai tidak akan jauh berbeda dengan nilai produksi lobsterLarangan terhadap ekspor benih lobster mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Aturan itu mensyaratkan penangkapan lobster minimal berukuran panjang karapas lebih dari 8 sentimeter. Selain itu, larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan dalam kondisi bertelur.Adapun negara tujuan utama ekspor lobster hidup antara lain China, Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan Singapura. Dari catatan Kompas, selama Januari-Oktober 2016, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan aparat bea cukai dan kepolisian sudah menggagalkan penyelundupan benih lobster sebanyak 800.000 ekor senilai Rp 124,8 miliar. Harga benih yang diselundupkan sekitar 12 dollar AS (Rp 156.000) per ekor. Slamet mengakui, butuh proses bagi pembudidaya lobster untuk beralih usaha. Pemerintah akan melakukan pembinaan dengan melibatkan balai besar perikanan budidaya. (LKT)
