Pertanian Diprioritaskan

LIMA PULUH KOTA, KOMPAS Dukungan pembiayaan dinilai penting dalam pengembangan dan transformasi pertanian. Pemerintah pun mendorong penyaluran kredit usaha rakyat agar lebih mengarah ke sektor produktif termasuk pertanian dan peternakan. "Pemerintah menyediakan subsidi untuk KUR (kredit usaha rakyat) tahun ini sekitar Rp 9 triliun supaya bunga KUR turun menjadi 9 persen dibandingkan 2-3 tahun lalu yang 22 persen," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Jumat (24/3). Darmin mengatakan hal tersebut pada peluncuran program akselerasi, sinergi, dan inklusi (Aksi) Pangan. Aksi Pangan merupakan program inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama instansi terkait, asosiasi, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses pembiayaan di sektor pangan. Darmin mengatakan, dana Rp 9 triliun tersebut mampu menyubsidi KUR Rp 110 triliun, naik sekitar 16 persen dibandingkan tahun lalu. Realisasi KUR tahun 2016 Rp 94 triliun. "Menyenangkan melihat besarannya. Namun, kurang menyenangkan ketika dari Rp 94 triliun itu hanya 22 persen yang untuk produksi. Sisanya untuk pedagang," ujar Darmin. Terkait hal tersebut, Darmin mengatakan, pihaknya-setelah juga bicara dengan DPR-memutuskan 40 persen dari realisasi KUR tahun ini untuk produksi, termasuk pertanian, peternakan, dan usaha produktif lainnya. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, akses keuangan menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Melalui program Aksi Pangan, industri keuangan berkomitmen meningkatkan akses keuangan dan pembinaan di sektor pertanian.Penjaminan kredit sektor pertanian meningkat 6,42 persen menjadi Rp 8,8 triliun dan penjaminan KUR sektor pertanian meningkat 5,44 persen menjadi Rp 9,9 triliun. Muliaman mengatakan, kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) hampir mencapai 15 persen, tertinggi kedua setelah sektor industri pengolahan. Akan tetapi, lebih separuh dari PDB industri pengolahan ternyata berbasis pertanian. Sektor pertanian juga menyerap 32 persen dari total tenaga kerja," kata Muliaman. "Apabila sektor pertanian dipandang secara holistik dari hulu sampai hilir dalam satu rantai nilai, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB secara agregat bisa mencapai 55 persen," kata Muliaman.Inklusi keuanganOJK masih menangani pendaftaran pelaku usaha teknologi keuangan atau tekfin. Beberapa persyaratan utama yang masih belum matang dan dimiliki adalah model bisnis dan sertifikasi teknologi untuk mengembangkan inklusi keuangan.Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK Edy Setiadi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, mengatakan, pelaku usaha tekfin di sektor pinjam-meminjam antarpihak (peer to peer lending/ P2P) yang telah mendaftar ke OJK sebanyak 24 pelaku usaha, satu di antaranya sudah resmi terdaftar. Namun, pelaku usaha itu masih harus melengkapi sertifikat teknologi informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.Adapun untuk yang lain masih harus dilihat model bisnisnya. "OJK menargetkan sebelum Juni tahun ini, proses verifikasi para pelaku usaha tekfin yang telah mendaftar itu selesai. Untuk pelaku usaha tekfin P2P yang lain masih ada kesempatan mendaftar mulai Juni tahun ini hingga 2018," ujarnya.Wakil Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Adrian Gunadi mengemukakan, kebanyakan usaha rintisan tekfin memang tengah mencari model bisnis yang tepat. Karena itu, otoritas terkait memang perlu memantau dan mendampingi mereka agar tidak merugikan masyarakat.Rencana bisnis dan model bisnis tekfin memang harus dipahami, karena berbeda-beda. Pangsa pasarnya juga berbeda, ada yang konsumer, ritel, dan modal usaha. Masih ada sekitar Rp 1.000 triliun gappembiayaan secara nasional. Aftech Indonesia berharap dapat memenuhi pembiayaan sebesar 30 persen dari total itu. (CAS/HEN)