Dana Desa Menjadi Stimulus Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo berharap agar dana desa tak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar. Ke depan, dana desa didorong menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di desa. "Sekitar 29 persen dana desa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, pasar, fasilitas air bersih, sumur, embung, dan saluran irigasi. Tahap berikutnya, saya ingin agar alokasi dana desa digunakan lebih besar lagi untuk pengembangan potensi ekonomi desa," kata Presiden dalam pengarahan rapat terbatas terkait pembangunan desa, Rabu (29/3), di Kantor Presiden, Jakarta.Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution; Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Alokasi dana desa naik dari Rp 20,76 triliun pada 2015 menjadi Rp 46,98 triliun pada 2016. Tahun ini, alokasinya menjadi Rp 60 triliun dan direncanakan menjadi Rp 120 triliun pada tahun depan. Setiap kepala daerah diminta mengidentifikasi fokus pengembangan setiap desa. Eko mencontohkan, apabila sebuah desa fokus di budidaya jagung, Kementerian Pertanian bisa memberikan insentif berupa benih, pupuk, dan sarana produksi. Untuk pasca panen, bisa disiapkan pergudangan dan industri pengolahan jagung sehingga tercipta lapangan kerja.Kemudahan berbisnisPada hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga memimpin rapat terbatas mengenai kemudahan berusaha dan berinvestasi. Pada 2017, Indonesia masih berada di peringkat ke-91 dalam catatan Bank Dunia. Kendati menghargai kenaikan peringkat kemudahan berusaha dan berinvestasi ini, Presiden meminta semua menteri dan kepala lembaga bekerja keras supaya ada kenaikan ke peringkat 40 besar. Hadir dalam rapat terbatas ini antara lain Darmin Nasution, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. Beberapa indikator yang masih ada di peringkat di atas 100 antara lain kemudahan memulai usaha, pengurusan izin konstruksi, pendaftaran properti, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak.Di Kementerian Keuangan, menurut Sri Mulyani, kendati sudah ada perbaikan kebijakan dalam perpajakan dan bea cukai, akan diupayakan perubahan yang lebih signifikan. "Saya akan lihat lebih detail lagi apa yang dilakukan negara lain. Kalau pajak, yang terbaik Korea Selatan dan bisa dicontoh," katanya. Dalam pengurusan bea cukai, Sri Mulyani mengakui ada larangan terbatas untuk 950 komoditas. Pengaturan ini menyulitkan administrasi bea cukai secara daring dan pemeriksaan fisik tetap harus dilakukan. (INA)