Dana Tol Rp 13,1 Triliun Cair

JAKARTA, KOMPAS — Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara, pemerintah memulai proses pencairan dana talangan pembebasan lahan jalan tol sebesar Rp 13,1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mengganti talangan yang telah disalurkan 28 badan usaha hingga 31 Desember 2016.Sebanyak 28 proyek jalan tol tersebut berada di ruas tol Trans-Jawa, Trans-Sumatera, non-Trans-Jawa, dan ruas tol Jabodetabek. Total tanah yang dibebaskan seluas sekitar 20 juta meter persegi dengan jumlah 20.017 bidang. Adapun alokasi anggaran badan layanan umum (BLU) LMAN pada 2016 sebesar Rp 16 triliun. "Pada penggantian Rp 13,1 triliun, LMAN menggunakan skema tidak langsung. Untuk ke depan, jika hendak menyalurkan talangan, harus ada izin dari Menteri Keuangan," kata Direktur LMAN Rahayu Puspasari dalam acara peluncuran skema pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional beserta penandatanganan nota kesepahaman LMAN bersama Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan badan usaha jalan tol (BUJT), Selasa (4/4), di Jakarta.Puspasari mengatakan, Rp 13,1 triliun tersebut merupakan penyaluran talangan yang dimulai semester II tahun 2016 hingga akhir Desember 2016. Agar dapat diganti LMAN, penyaluran talangan tersebut harus diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Adapun BLU LMAN hanya mengganti atau membayar tanah untuk proyek yang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Selain mengganti dana talangan, LMAN juga mesti membayar biaya dana dari dana talangan sebesar suku bunga acuan Bank Indonesia. Pembayaran biaya dana akan dihitung mulai dari dana talangan disalurkan hingga ketika LMAN menyerahkan dana pengganti kepada BUJT. "Masih belum selesai dihitung. Jika penggantian dapat dilakukan April ini, diperkirakan biaya dana untuk dana talangan sebesar Rp 300 miliar," ujar Puspasari. Adanya sisa anggaran pada 2016 kemungkinan akan digunakan untuk membayar tanah kembali.Menyinggung dana untuk 2017, ia menyebutkan bahwa anggaran BLU LMAN dialokasikan sebesar Rp 20 triliun. Namun, anggaran tersebut belum dapat dicairkan karena memerlukan persetujuan Komisi XI DPR. Direncanakan pembayaran pembebasan tanah ke depan akan dilakukan langsung oleh BLU LMAN kepada masyarakat.52 ruas dilanjutkanKepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengatakan, posisi LMAN sebagai BLU yang tidak terpaku periodisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan keuntungan tersendiri. Hal tersebut didukung fleksibilitas BUJT yang mau menyalurkan talangan sehingga pembangunan 52 ruas tol yang sebagian besar sudah lama direncanakan dapat dilanjutkan."Tahun 2017 ada sekitar Rp 2 triliun talangan yang telah disalurkan. Kalau tanah tidak segera dibayar, harganya terus naik. Saya usul agar talangan ini dilakukan terus, tetapi dengan pengembalian yang cepat oleh LMAN, misalnya satu bulan. Saya yakin BUJT setuju," tutur Herry. Hingga saat ini, lanjutnya, terdapat 30 BUJT yang menyalurkan talangan kepada masyarakat. Dari jumlah itu, dua di antaranya belum masuk PSN dan masih dalam proses diusulkan menjadi PSN, yakni ruas Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar dan Pasuruan-Probolinggo.Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Arie Yuriwin mengatakan, personel BPN menghadapi banyak tantangan dalam pembebasan lahan. Tantangan itu antara lain tidak lengkapnya dokumen perencanaan, petugas harus sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan harga taksiran tanah yang tidak diperbarui sehingga petugas BPN dituduh melakukan penggelembungan harga tanah."Hasil pengukuran di lapangan bisa berbeda dengan dokumen yang ada, dan itu harus dibayar. Maka, kami harus bekerja sama," kata Arie. (NAD)