Kerja Sama Pemerintah dan Swasta Didorong

NUSA DUA, KOMPAS — Bank Pembangunan Islam atau IDB mendorong konsep kerja sama pemerintah dan swasta dalam pengerjaan berbagai proyek. Strategi ini dinilai menjadi salah satu solusi dari ketimpangan antara sumber dana dan kebutuhan dana pembangunan di negara berkembang.Demikian yang mengemuka dalam pembukaan The 3rd Annual IDB Member Countries Sovereign Investment Forum 2017 di Nusa Dua, Bali, Senin (10/4) malam. Forum investasi itu dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dihadiri antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Presiden IDB Bandar MH Hajjar, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, serta delegasi dari negara-negara anggota dan komunitas.IDB adalah lembaga keuangan internasional yang mendorong perekonomian negara anggota dan komunitas Muslim dari negara-negara non-anggota. Hajjar mengatakan, selama ini, IDB membiayai berbagai proyek di negara-negara anggota, terutama di negara-negara berkembang. Langkah ini untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga yang didirikan pada 1975 itu pada akhir 2016 telah mengembangkan proyek dengan nilai sekitar 127,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.654,9 triliun. Komposisi pembiayaan infrastruktur mencapai 53,3 persen, disusul pertanian 10,7 persen, kesehatan dan pendidikan 9,3 persen, serta sisanya jenis proyek lainnya. IDB juga telah membiayai beberapa proyek dengan mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta dengan nilai sekitar 3,4 miliar dollar AS selama 10 tahun terakhir. Kalla menjelaskan, forum ini diharapkan bisa menjadi ajang promosi investasi di Indonesia, terutama investasi langsung. "Selama ini sudah banyak investor yang menanamkan modal di Indonesia melalui saham dan obligasi. Sekarang, saya berharap ada lebih banyak investasi langsung," ujar Kalla.Kalla menambahkan, investasi IDB di Indonesia lebih banyak ada di sektor infrastruktur, yakni 52 persen. Sementara, sisanya, yakni 48 persen, untuk sektor pendidikan. "Indonesia memiliki populasi penduduk yang besar. Model seperti yang diinvestasikan di Indonesia itu bisa dilanjutkan," kata Kalla. Sri Mulyani mengatakan, banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami dampak dari pertumbuhan ekonomi global yang secara persisten tetap lemah dalam beberapa tahun terakhir. Pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia berdampak juga terhadap negara-negara penghasil komoditas, seperti Indonesia karena kinerja ekspor terganggu. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan. Selain itu, juga dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sepanjang 2014-2019, Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp 4.900 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Namun, dana sebesar itu tak bisa disediakan seluruhnya oleh pemerintah karena keterbatasan anggaran. "Pemerintah menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Karena itu, peran dan kerja sama dengan swasta sangat dibutuhkan," ujar Sri Mulyani. Dalam pembukaan forum investasi ditandatangani juga nota kesepahaman antara Hajjar dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Emma Sri Martini. Nota kesepahaman tersebut terkait dengan enam rencana investasi senilai 1 miliar dollar AS untuk berbagai jenis proyek. (AHA/INA)