Produksi Dalam Negeri Didahulukan

PERINDUSTRIAN PASURUAN, KOMPAS Sinergi badan usaha milik negara dalam menyediakan alat pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus membangkitkan industri kecil menengah. Untuk mendukung industri dalam negeri, disiapkan regulasi dan program memperluas pasar. "Sebelum mengimpor suatu produk, sebaiknya tanya dahulu ke industri dalam negeri, bisa atau tidak memproduksi barang tersebut," kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (18/4). Gati mengatakan, saat ini sedang disiapkan peraturan pemerintah tentang pengawasan tingkat kandungan dalam negeri. Nantinya, barang untuk proyek pemerintah harus menggunakan produk dalam negeri. Proyek pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah menciptakan pasar bagi industri dalam negeri. "Dari hasil pemantauan di Ceper (Jawa Tengah), misalnya, ternyata ada permintaan 200.000 cangkul per bulan untuk infrastruktur," ujarnya. Menurut Gati, peran berbagai pihak, termasuk BUMN, dibutuhkan untuk menggerakkan IKM dalam negeri. Peran itu mulai dari penyediaan bahan baku, pengerjaan sebagian proses produksi, hingga pemasaran. Beberapa waktu lalu, Kementerian Perindustrian menjalin kerja sama dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dan PT Sarinah (Persero). PT Krakatau Steel akan memproduksi bahan baku berupa lembaran sesuai kebutuhan industri. PT Boma Bisma Indra (BBI) akan memproses lebih lanjut menjadi barang setengah jadi, yang selanjutnya didistribusikan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Sarinah. Gati mengatakan, Kemenperin dan Kementerian BUMN akan bekerja sama memperluas pasar cangkul produksi industri dalam negeri. Hal itu ditempuh melalui program Satu Rumah Satu Cangkul menggunakan dana kemitraan dan bina lingkungan BUMN-BUMN besar. "Pihak yang menerima secara cuma-cuma adalah masyarakat kelas bawah di desa-desa. Kami juga akan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi karena ada program satu desa Rp 1,5 miliar," kata Gati. Ada tiga kelas cangkul yang diproduksi, yakni kelas C dengan harga Rp 15.000-Rp 20.000, B Rp 30.000-Rp 40.000, dan A Rp 60.000-Rp 70.000 per cangkul. Direktur Utama BBI Rahman Sadikin mengatakan, BBI memproduksi berbagai produk, seperti ketel uap, kondensor, dan tangki. "Dalam industri alat pertanian kami juga tidak asing. Apalagi sejak tahun 1970-an sampai 2003 bisnis cangkul BBI paling bersinar," kata Rahman. Rahman mengatakan, untuk Februari 2017, BBI menjalin kontrak dengan PPI dan Sarinah, masing-masing 50.000 cangkul. (CAS)