Bank Jateng Menjadi Penyalur Gaji

JAKARTA, KOMPAS — Bank Pembangunan Daerah Jateng menjadi penyalur gaji untuk 5.689 pegawai negeri sipil instansi vertikal, TNI, dan kepolisian. Hal ini menyusul penunjukan bank milik pemerintah daerah tersebut sebagai bank penyalur gaji secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Acara audisi dan serah terima naskah perjanjian kerja sama dilakukan pada Selasa (25/4) di Jakarta. Hadir Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono dan Direktur Utama BPD Jateng Supriyatno."Ini kami pandang sebagai kepercayaan dari pemerintah kepada Bank Jateng yang telah dinilai layak untuk melakukan jasa layanan penyaluran ini. Tentu ini menjadi kebanggaan karena tidak begitu saja bisa diraih, tetapi melalui proses penilaian, termasuk teknologi pendukung. Dan belum semua BPD mendapat kepercayaan ini," kata Supriyatno.Pembangunan di daerah, menurut Supriyatno, semakin gencar. Untuk itu, fungsi BPD akan semakin menonjol. Menyalurkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) vertikal, TNI, dan kepolisian merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peran BPD Jateng. Jumlah PNS instansi vertikal, TNI, dan kepolisian yang akan disalurkan gajinya oleh BPD Jateng saat ini mencapai 5.689 orang. Pekerjaannya, antara lain, adalah hakim, jaksa, dan pegawai Kementerian Agama. Teknologi finansialPelaku usaha teknologi finansial terus mengembangkan inklusi keuangan. Salah satu fokusnya adalah melahirkan perempuan wirausaha di sektor usaha kecil dan menengah (UKM).Hal itu mengemuka dalam diskusi dalam rangka memperingati Hari Kartini di Jakarta, Selasa, yang digelar Pinjam.co.id. Diskusi menghadirkan pembicara CEO dan Co-founder Pinjam.co.id Teguh B Ariwibowo, CEO dan Founder Thisable Enterprise Angkie Yudistia, serta pemilik @gomy_shop dan @minimelsid Rodiatun Mardiyah Gumay.Teguh mengatakan, perempuan yang bergelut di UKM sangat banyak. Data International Finance Corporation pada Maret menyebutkan, ada 700.000 UKM di Indonesia yang berkontribusi 22 persen terhadap produk domestik bruto. Dari jumlah tersebut, 9,1 persen UKM dimiliki oleh perempuan.Angkie mengemukakan, tidak hanya pelaku UKM yang sulit mengakses pinjaman modal usaha ke perbankan, tetapi juga wirausaha di bidang sosial. Di tengah kondisi ekonomi yang melambat, banyak investor yang semula menanamkan modal menarik investasinya. (LAS/HEN)