Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Jembatan Timbang Balonggede, Karawang, Jawa Barat, Kamis (27/4). Jembatan timbang tidak boleh lagi menjadi sumber pendapatan asli daerah karena menimbulkan kerugian besar dalam pemeliharaan jalan. Jembatan timbang kini dikelola oleh Kementerian Perhubungan, bukan lagi pemerintah daerah.
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan ada suatu peningkatan standar kualitas pelayanan yang diterapkan pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau yang biasa disebut jembatan timbang, yang saat ini telah dikelola oleh Kementerian Perhubungan.
”Kami sudah tetapkan di 25 titik untuk pengoperasian jembatan timbang. Saya tidak ingin titik itu cuma melihat kuantitasnya, tapi kami ingin ada suatu standar kualitas yang kami tetapkan. Satu contoh adalah di sini (Jembatan Timbang Balonggandu). Ini sangat strategis,” kata Budi Karya dalam siaran pers yang dikirimkan pada hari Kamis (27/4).
Untuk memastikan standar kualitas sudah diterapkan, Budi Karya meninjau Jembatan Timbang Balonggandu di Karawang, Jawa Barat, Kamis (27/4). Turut hadir dalam tinjauan tersebut Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie S Moerwanto, Direktur Prasarana Ditjen Perhubungan Darat Jujun Wahyuningsih, Direktur Pembinaan Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat Eddi, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik.
Budi Karya menjelaskan, keberadaan Jembatan Timbang Balonggandu yang terletak sekitar 100 kilometer dari Jakarta ini menjadi strategis karena dilewati banyak sekali truk dari arah timur Jawa yang akan menuju arah barat, yaitu ke Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatera. Oleh karena itu, perlu penambahan fasilitas untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, misalnya pelebaran jalan, penambahan fasilitas tempat parkir, dan penyimpanan logistik (gudang).
”Kenapa saya katakan strategis, mungkin 60 persen lebih truk barang lewat jalan ini. Ini bisa menyelamatkan 100 kilometer jalan yang menuju arah Jakarta. Oleh karena itu, Jembatan Timbang (Balonggandu) yang tadinya tidak kami fungsikan, sekarang kami fungsikan. Kalau jalan kurang lebar, kami buat (jadi lebar). Tidak ada tempat parkir, kami buat. Tidak ada tempat penyimpanan logistik, kami buat. Agar ini lengkap,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas jembatan timbang, Bud Karya mengungkapkan telah berbicara dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk membantu Kemenhub, yaitu untuk melakukan pelebaran jalan.
Budi Karya menjelaskan, tahun depan akan dibangun jembatan timbang lagi yang lokasinya tidak jauh dari Jakarta. Pembangunan tersebut bekerja sama dengan Kementerian PUPR.
”Ke depan, kami akan bangun jembatan timbang lagi, tapi untuk yang ke arah luar Jakarta dengan APBNP. Kalau Balonggandu, kan, di arah yang menuju Jakarta. Truk dari Jakarta ke arah timur juga perlu diawasi,” ujarnya.
Menhub juga mengungkapkan, Kementerian PUPR akan membangun alat penimbang kendaraan yang akan dipasang di jalan-jalan tol.
Terkait penegakan aturan jika ditemukan truk yang melebihi muatan, Budi Karya mengatakan tidak akan lagi mengenakan sistem denda. Ia mengatakan, pihaknya tengah mencari suatu formulasi yang lebih efektif daripada mengenakan denda.
Sementara Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie S Moerwanto mengatakan, sistem denda tidak akan cukup untuk menutupi biaya perawatan jalan yang selama ini dikeluarkan Kementerian PUPR. Ia mengatakan, per tahunnya, biaya perawatan jalan, jembatan, dan lain-lain mencapai Rp 20 triliun.
”Dengan denda tidak akan cukup untuk menutupi biaya perawatan jalan. Jadi, kalau ada kelebihan muatan, ya, harus diturunkan barangnya. Jadi harus ada storage (gudang penyimpanan barang) di jembatan timbang,” ucapnya.
Angkutan ro-ro jadi alternatif
Budi Karya mengajak para pemilik barang dan para pengemudi truk barang untuk memanfaatkan angkutan kapal roll on roll off (ro-ro) sebagai alternatif untuk mengalihkan beban jalan.
”Kami akan mendidik mereka bahwa jalan bukan satu-satunya. Di jalan banyak kecelakaan, banyak jalan rusak. Kami sediakan kapal ro-ro Jakarta-Surabaya, Jakarta-Semarang sebagai alternatif,” ujarnya.
Lebih dari itu, jika pemanfaatan ro-ro dapat dioptimalkan, akan mendorong konsolidasi barang di Tanjung Priok, Jakarta, dalam mewujudkan upaya pemerintah menurunkan biaya logistik.
”Jadi bukannya kami hanya memikirkan jembatan timbangnya, tetapi juga bagaimana secara umum biaya logistik kita turun. Kalau biaya logsitik kita turun, kan, banyak yang datang ke sini (Indonesia). Invest ke sini. Dengan demikian kita bisa bersaing dengan negara-negara lain,” ujarnya.
