Pengawasan Mesti Dimaksimalkan

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menegaskan, Menteri Perhubungan dan Kepala Korps Lalu Lintas Polri harus bertanggung jawab terkait banyaknya kecelakaan akibat bus yang remnya blong selama empat bulan terakhir. Di Pulau Jawa ada 14 kecelakaan akibat bus dengan rem blong, yang mengakibatkan 25 orang tewas dan puluhan orang luka parah.

Dari data Indonesia Police Watch (IPW), bus-bus tersebut mengalami rem blong saat melaju kencang di jalan menurun atau tikungan sehingga tidak terkendali dan menabrak kendaraan lain, pejalan kaki, pengendara sepeda motor, rumah, dan hotel. Jawa Barat merupakan daerah dengan kecelakaan terbanyak akibat bus dengan rem blong. Selama empat bulan terakhir, ada lima peristiwa di Jabar yang menelan 17 korban jiwa. Terakhir, bus Kitrans menabrak empat kendaraan, kemudian terguling ke dalam jurang.

”Menteri Perhubungan dan Korlantas Polri agar bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Meningkatnya jumlah kasus bus rem blong ini menunjukkan pemerintah, Menteri Perhubungan, dan Korlantas Polri tidak bekerja maksimal mengawasi keberadaan angkutan umum,” ujar Neta dalam siaran pers, Senin (1/5).

Padahal, tambah Neta, angkutan umum itu mengangkut penumpang dengan jumlah banyak dan korbannya tidak hanya penumpang, tetapi juga pengendara lain serta masyarakat di jalanan.

”Menteri Perhubungan jangan hanya fokus memburu dan merecoki taksi dalam jaringan yang saat ini cukup membantu masyarakat, tapi juga harus terus-menerus mengawasi keberadaan bus sebagai angkutan umum. Apalagi, sebentar lagi musim mudik 2017 akan tiba. Menteri Perhubungan dan Korlantas Polri harus sudah mencermati keberadaan bus angkutan umum tersebut,” tutur Neta.