RI dan Hongkong Perkuat Perlindungan
HONGKONG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memanfaatkan momentum perayaan Hari Buruh Internasional untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Hongkong. Kerja sama itu memperkuat perlindungan hak-hak tenaga kerja Indonesia di Hongkong dan Makau. Pemerintah Indonesia membangun pemahaman bersama dengan Pemerintah Hongkong, termasuk dengan pemerintah negara penempatan TKI lainnya, agar hak asasi TKI terjamin. Sedikitnya ada 150.000 TKI bekerja di Hongkong dan Makau, yang sebagian besar menjadi pekerja rumah tangga, perawat jompo, dan pengasuh anak. Presiden Joko Widodo mengunjungi Kepala Eksekutif Hongkong Leung Chun-ying di kediaman resminya, Government Hill, District Central, Hongkong, Senin (1/5). Seperti dilaporkan wartawan Kompas,Hamzirwan Hamid, Presiden Joko Widodo dan Leung Chun-ying menyaksikan dua penandatanganan kerja sama. Kerja sama pertama ditandatangani Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Direktur Departemen Ketenagakerjaan Hongkong Carlson KS Chan mengenai pernyataan bersama tentang kerja sama bidang ketenagakerjaan. Kerja sama kedua ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Direktur Departemen Dalam Negeri Hongkong Janice Tse dalam bidang kebudayaan."Meski perlindungan pekerja migran kita di sini sudah sangat bagus, kita tetap minta ada nota kesepahaman bersama. Ada kesepakatan sehingga perlindungan pekerja migran kita lebih baik lagi," kata Presiden. Sehari sebelumnya, Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Joko Widodo menghadiri acara Temu Kangen Presiden RI dan Ibu Negara dengan 5.600 TKI yang digelar Konsulat Jenderal RI di Hongkong di Asia World Expo. Presiden memaparkan pembangunan untuk menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan investor demi menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Dalam kesempatan itu, Ida Nursanti, TKI asal Pekalongan, Jawa Tengah, mengeluhkan petugas di bandara yang kerap menghambat TKI kembali ke Hongkong seusai cuti kerja.
