Sinergi untuk Menekan Kerugian

BOGOR, KOMPAS — Sinergi hendaknya tak hanya dilakukan antarperusahaan BUMN. Namun, sinergi juga mencakup anak usaha perusahaan BUMN. Melalui sinergi, kerugian yang selama ini ditanggung anak usaha BUMN dan perusahaan BUMN diharapkan dapat ditekan. "Saya menekankan efisiensi dengan sinergi antaranak usaha, termasuk cucu perusahaan, agar BUMN tidak merugi," kata Menteri BUMN Rini Soemarno dalam acara media gathering di Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu.Rini mencontohkan program di bidang pertanian, seperti pembibitan. Dengan program yang sama, anak usaha BUMN yang melakukan pembibitan dapat bersinergi, misalnya mencari pasokan bibit yang sama.Selain itu, kata Rini, banyak BUMN memiliki anak usaha yang bergerak di usaha jasa kargo. "PT KAI memiliki kargo logistik, PT Garuda juga memiliki anak usaha kargo. PT Angkasa Pura juga memiliki kargo logistik," katanya. Anak usaha perusahaan BUMN yang bergerak di bidang usaha yang sama itu perlu bersinergi melalui merger sehingga lebih efisien dan tidak merugi. "Efisiensikan anak usaha dan cucu usaha BUMN dengan merger," kata Rini. KerugianSekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan, pada 2016, ada 22 BUMN yang merugi dengan total kerugian Rp 5,61 triliun. Namun, Imam tidak menyebutkan rincian BUMN yang rugi itu.Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, di sektor usaha yang ditangani, setidaknya ada tiga BUMN yang rugi pada 2016, yaitu PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Rp 211 miliar), PT Dok Koja Bahari (Rp 90 miliar), dan PT Dok Perkapalan Surabaya (Rp 36 miliar). Sementara Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengungkapkan, memang ada BUMN yang rugi di sektor usaha yang ditangani, tetapi nilainya tidak terlalu besar. Ia menyebutkan, BUMN itu antara lain PT Sang Hyang Seri, PT Berdikari, dan PT Indofarma. Wahyu menambahkan, pada triwulan I-2017, Perum Bulog rugi sekitar Rp 900 miliar. "Bulog rugi pada triwulan I-2017 karena belum bisa menyalurkan beras," katanya. Sebab, regulasi terkait penyaluran beras dari kementerian teknis belum keluar. (FER)