Produktivitas Perkebunan Sawit Timpang

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menengarai ada ketimpangan yang lebar dalam produktivitas sawit antara perkebunan rakyat dan perkebunan korporasi. Karena itu, pemerintah akan mengatur peredaran bibit unggul sekaligus mendorong peremajaan sawit. Dalam pidatonya pada acara peluncuran buku Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit di Jakarta, Selasa (2/5), Darmin menyatakan, BPDP membiayai salah satu riset mengenai bibit yang digunakan di perkebunan rakyat. Sejauh ini, riset berjalan 75 persen. Dari hasil riset sementara, produktivitas sawit di perkebunan rakyat hanya mendekati sepertiga dari perkebunan korporasi. Kondisi ini timpang dibandingkan dengan komoditas lain. Untuk tebu, misalnya rendemen di perkebunan rakyat sekitar 50 persen dari perkebunan korporasi. Sementara, produktivitas karet di perkebunan rakyat 50 persen dari perkebunan korporasi. Artinya, lanjut Darmin, produktivitas perkebunan sawit rakyat agak mengkhawatirkan. Ia menengarai kualitas bibit yang beredar di masyarakat campur aduk. "Kita harus mencari jalan untuk memperbaiki ini. Selain peremajaan, riset menjadi penting. Namun, itu saja tidak cukup. Harus ada penegakan terhadap mekanisme. Sebab, selama orang bisa menjual barang tidak jelas dengan harga murah selama itu pula korbannya adalah rakyat," katanya. Persoalan tersebut harus dibereskan bersama-sama dengan Kementerian Pertanian. Pemerintah harus membuat aturan main dan mekanisme jual beli bibit di pasar, baik untuk sawit maupun komoditas lain, seperti karet, kopi, padi, dan ayam. "Ini adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan ulang. Selama ini kita selalu menganggap remeh soal rakyat," kata Darmin. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pihaknya berjanji mendukung industri sawit agar mandiri, seimbang, dan berlanjut. Kementerian Keuangan mendukung seluruh kegiatan mulai peremajaan hingga pertumbuhan industri hulu dan hilir berbasis minyak kelapa sawit mentah sehingga bisa menciptakan nilai tambah yang semakin besar. "Saya siap melihat format kebijakan di Kementerian Keuangan agar bisa mendukung," kata Sri Mulyani. Namun, Sri Mulyani mensyaratkan industri sawit berorientasi menyejahterakan petani sawit secara berkesinambungan, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Manfaat ini dalam aspek penyerapan tenaga kerja dan produk yang berkualitas. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro, menyatakan, pengembangan industri sawit layak menjadi referensi bagi pengembangan industri komoditas primer lainnya, seperti karet, kopi, dan kakao. Pengembangan industri sawit antara lain melalui model perkebunan inti-plasma dan pemberlakuan bea keluar yang sejalan dengan program hilirisasi. (LAS)