Real Estat Indonesia Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan

SEMARANG, KOMPAS — Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dalam pengadaan rumah bagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman antara Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto yang ditandatangani pada acara Musyawarah Daerah  REI Jawa Tengah di Semarang, Rabu (3/5).

”Pemenuhan target pembangunan sejuta rumah menjadi fokus utama REI saat ini. Jadi, kita akan kerahkan semua potensi yang ada untuk memenuhi komitmen tersebut,” kata Soelaeman, seperti dikutip dari siaran pers.

Tahun ini, REI menargetkan dapat membangun 210.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu, REI telah bekerja sama dalam penyediaan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didukung Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). REI juga bekerja sama dengan TNI-Polri melalui Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP). Dengan demikian, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan akan membuat penyediaan perumahan menjadi semakin terintegrasi.

Fasilitas pembiayaan perumahan di BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016. Hal itu dipersiapkan untuk melengkapi manfaat dari empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

Agus Susanto mengatakan, dengan terdaftar menjadi peserta aktif selama minimal satu tahun, pekerja sudah bisa mendapatkan manfaat pembiayaan perumahan dengan bunga yang rendah. ”Kami berusaha optimal agar para peserta menikmati manfaat yang kami miliki. Ini sudah menjadi komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pekerja di Indonesia, khususnya dalam memiliki rumah sendiri,” ujar Agus.

Penghitungan suku bunga yang berlaku mengacu pada ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan suku bunga acuan Bank Indonesia. Khusus untuk pembiayaan rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi dan pinjaman uang muka, peserta atau debitur dikenakan suku bunga BI  ditambah 3 persen per tahun dengan sistem anuitas tahunan sesuai dengan penghitungan bank penyalur. Sementara suku bunga kredit pemilikan rumah subsidi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah, yaitu 5 persen.

(*/NAD)