Pembiayaan Terus Didorong

YOKOHAMA, KOMPAS — Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur di Asia mencapai 1,5 triliun dollar AS atau sekitar Rp 19.800 triliun per tahun hingga 2030. Walaupun gap dengan ketersediaan dana cukup besar, pembangunan infrastruktur di Asia harus terus didorong.Hal ini untuk mempertahankan momentum pertumbuhan.Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) Takehiko Nakao menuturkan, ADB mengalokasikan 67 persen dari semua pembiayaannya untuk pembangunan infrastruktur di Asia. "Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Asia terus meningkat sehingga peran bank pembangunan multilateral sangat dibutuhkan," kata Takehiko dalam seminar pada acara 50th ADB Annual Meeting seperti dilaporkan wartawan Kompas,A Handoko, dari Yokohama, Jepang, Kamis (4/5).Jika dihitung secara kumulatif, kebutuhan pendanaan infrastruktur di Asia hingga 2030 mencapai 22,6 triliun dollar AS atau sekitar Rp 301.258 triliun tanpa memasukkan faktor perubahan iklim. Jika perubahan iklim dimasukkan, kebutuhan pendanaan meningkat menjadi 26,2 triliun dollar AS.Untuk negara-negara berkembang, dalam lima tahun mendatang terjadi ketimpangan antara kebutuhan dan sumber dana pembangunan infrastruktur sebesar 262 miliar dollar AS. "Solusi dari gap pembiayaan ternyata tak melulu dengan menggali sumber dana baru, tetapi ada faktor lain. Untuk itu, ADB terus mendorong tiga perannya, yakni dalam pembiayaan, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dan kerja sama antarlembaga di tingkat global," ujarnya. PinjamanTata kelola pemerintahan yang baik ikut berkontribusi dalam mengurangi gap. Sebab, anggaran menjadi lebih transparan. Reformasi struktur belanja dan penerimaan negara juga akan meningkatkan kepercayaan investor sehingga negara berkembang yang bisa melakukannya akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dengan imbal hasil yang lebih kompetitif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga menjadi pembicara dalam seminar itu, menjelaskan, Indonesia termasuk yang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur. "Bagi Indonesia, pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur baru di luar Jawa, sangat penting. Selama ini, infrastruktur masih terpusat di Jawa. Untuk pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur baru sangat penting. Namun, sama seperti negara-negara lain, Indonesia juga memiliki gap antara sumber dana dan kebutuhan pembiayaan," kata Sri Mulyani. Dalam rencana pembangunan jangka menengah 2014-2019, Indonesia membutuhkan anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp 6.541 triliun. Namun, kapasitas fiskal untuk membiayai infrastruktur hanya Rp 1.555 triliun selama lima tahun atau 24 persen dari kebutuhan."Saya berharap, ADB bisa makin responsif terhadap kebutuhan negara-negara anggotanya. Tak hanya pada soal kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur, tetapi juga pada persoalan-persoalan lain," kata Sri Mulyani.Di sesi terpisah, Deputi Direktur Jenderal Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) Kozo Watanabe menuturkan, kemitraan tak lagi sebatas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Kemitraan terus didorong untuk meningkatkan mutu pembiayaan. Sebab, hal ini ternyata juga menjadi isu penting untuk jangka panjang.