JAKARTA, KOMPAS — Upaya mencapai ketahanan pangan membutuhkan kebijakan dan strategi yang tepat. Selain diperkuat diversifikasi pangan, ketahanan pangan juga perlu didukung data statistik akurat, pembiayaan, serta hasil penelitian dan pengembangan.
Demikian antara lain mengemuka dalam diskusi bertajuk "Ketahanan Pangan Nasional" yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Selasa (9/5).
"Bagi kami, data permintaan, konsumsi, dan produksi pangan adalah sangat penting," kata Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia Franciscus Welirang.
Menurut Franciscus Welirang atau Franky, data tersebut akan bernilai penting dalam penyiapan benih dan budidaya petani. Data jangan sampai salah karena akan dimanfaatkan dalam membuat kebijakan.
Franky mengatakan, definisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari pandangan Bank Indonesia dan kalangan perbankan pun sangat penting dalam kaitannya dengan dukungan bagi petani dan ketahanan pangan ke depan.
"Sebab, bagi kami, petani pun pengusaha. Sampai mana perbankan mau mengakui petani sebagai pengusaha? Sampai hari ini, kredit usaha rakyat lebih banyak lari ke pedagang," kata Franky.
Franky mengatakan, kalangan dunia usaha dan petani pun mengharapkan Perum Bulog lebih terbuka dalam hal informasi. Hal ini karena ada beberapa informasi yang belum tersaji di situs web Perum Bulog.
"Misalnya, jika Bulog punya 2 juta ton beras. Barang itu ada di gudang mana saja dan kami bisa berhubungan dengan siapa?" kata Franky.
Ahmad Suryana dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian mengatakan, ada beberapa prioritas penelitian dan pengembangan pertanian. Salah satunya adalah produksi benih dan teknologi pendukung.
"Selain itu juga penguatan sistem perbenihan yang mendukung kemandirian benih untuk benih padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan cabai," kata Ahmad.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan Juan Permata Adoe menuturkan, pihaknya berharap Badan Pusat Statistik lebih aktif melibatkan pengusaha.
Kadin Indonesia juga berharap Badan Ketahanan Pangan lebih banyak berperan dalam kebijakan politik pangan.
"Kami berharap Badan Ketahanan Pangan ngomong hari ini untuk setahun atau dua tahun ke depan," kata Juan. (CAS)
