Pelaku Usaha Harus Kuasai Pasar Domestik

JAKARTA, KOMPAS — Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta keberpihakan bagi pelaku industri kecil menengah di Tanah Air. Hal ini diperlukan agar pelaku industri dalam negeri dapat optimal mengisi pasar kebutuhan masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah."Pelaku industri kecil menengah di dalam negeri sulit bersaing ketika biaya produksi yang mereka tanggung terlalu tinggi dibandingkan dengan produk impor," kata Ketua Bidang Usaha Kecil Menengah, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja Gender, dan Urusan Sosial Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nina Tursinah ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (12/5). Nina mencontohkan, hijab atau kerudung seharga Rp 25.000 per buah yang merupakan produk impor saat ini dapat ditemukan di pasar. Pada saat sama susah bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) dalam negeri untuk menghasilkan produk serupa dengan harga sama. Menurut Nina, produk impor lebih murah karena banyaknya insentif di negara asal, seperti kemudahan bahan baku, subsidi, biaya energi yang lebih murah, dan pembiayaan.Plafon kredit menyebabkan IKM yang butuh dana relatif besar, misalnya sampai Rp 1,5 miliar, tidak bisa mengandalkan kredit usaha rakyat. "Akibatnya, mereka harus mencari pembiayaan di bank dengan bunga yang 14 persen," ujarnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total impor barang konsumsi sepanjang triwulan I-2017 sebesar 3,313 miliar dollar AS atau naik 4,75 persen dibandingkan dengan periode sama 2016 sebesar 3,163 miliar dollar AS. Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan, upaya Kemenperin mengembangkan industri manufaktur dalam negeri untuk menghadapi produk impor membutuhkan dukungan dari kementerian lain."Kami minta supaya apa yang sudah kami lakukan untuk pengembangan industri, baik industri kecil, menengah, maupun besar, tolong didukung juga oleh kementerian lain," kata Gati. Salah satu upaya mengembangkan pasar bagi IKM adalah melalui program e-smart IKM. Menurut Gati, dukungan dari sejumlah kementerian dan lembaga antara lain dibutuhkan untuk memperlancar suplai bahan baku serta mendukung di sisi pembiayaan dan pasar. "Pasar dalam negeri yang sudah pasti, semisal dari APBN, itu juga perlu didukung kementerian lain," kata Gati.Dukungan kementerian dan lembaga akan semakin meningkatkan pertumbuhan industri yang sudah mulai menggeliat. Merujuk data BPS, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan I-2017 naik 4,33 persen dibandingkan dengan periode sama 2016.Ekonomi digital Adapun pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro kecil triwulan I-2017 naik 6,63 persen dibandingkan dengan periode sama 2016. Terkait pengembangan pasar IKM berbasis ekonomi digital, awal pekan ini Ditjen IKM Kemenperin menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Metraplasa selaku pemilik situs Blanja.com. Kemenperin menargetkan jumlah IKM yang tergabung dalam skema e-smart IKM hingga tahun 2019 sebanyak 10.000 IKM dengan 30.000 jenis produk. Sementara itu, melalui siaran pers Biro Hubungan Masyarakat Kemenperin, Jumat, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di sela-sela World Economic Forum on ASEAN 2017 di Phnom Penh, Kamboja, mengatakan, Kemenperin telah melakukan beberapa kegiatan terpadu. Kegiatan dimaksud antara lain konferensi dan simposium terkait industri generasi keempat (4.0), membangun program e-smart IKM, berkolaborasi dengan negara lain untuk menyiapkan industri 4.0 di Indonesia, serta menyusun peta jalan untuk mengimplementasikan industri 4.0. Airlangga mengatakan, industri 4.0 yang akan mengubah bisnis konvensional ke arah digitalisasi tidak bisa dihindari lagi karena sudah berjalan. Industri 4.0 merupakan kombinasi beberapa inovasi penting di teknologi digital, seperti big data, autonomous robots, internet of things, cyber security, cloud, dan augmented reality. (CAS)