Peretasan oleh ”Hacker” Tak Boleh Dianggap Enteng untuk BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS — Momen peretasan sistem teknologi dan informasi oleh hacker dengan bentuk encryption tak boleh dianggap enteng oleh semua pihak, terutama mereka yang mengelola data dalam jumlah besar, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan. Integritas data harus menjadi suatu keniscayaan.

Hal itu diungkapkan oleh Poempida Hidayatulloh, Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada Kompas di Jakarta, Selasa (16/5) siang ini, menanggapi ancaman keamanan terhadap teknologi informasi (TI) pasca-virus Ransome Wannacryp yang Senin lalu melanda dunia.

”Extreme measure harus segera diterapkan. Bukan sekadar melakukan statement yang bersifat complacent, seolah semua sudah ditangani dengan baik. Menurut saya,  kita harus hati-hati dengan pernyataan  seperti itu karena dapat menjadi bumerang dan dapat berpotensi menjadi sebuah kebohongan publik jika ternyata ancaman itu benar-benar terjadi,” ujarnya.

Masalah internal TI di BPJS Ketenagakerjaan bukan hal yang sepele. ”Bukan hanya sekadar mencabut koneksi dan seterusnya. Persoalan integritas sistem yang acap kali mengganggu basis pelayanan pun harus juga segera diselesaikan,” kata Poempida.

Dari sejak tahun lalu, lanjut Poempida, pihaknya sudah merekomendasikan agar segera melakukan security analysis agar dapat dipahami kelemahan-kelemahan yang ada. ”Dan, seterusnya dapat dibangun standard operating procedure yang tegas, jelas, dan harus dipatuhi oleh semua insan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Menurut dia, secara risiko, masalah tersebut berkaitan dengan TI ini ada pada peringkat yang kedua setelah masalah kepatuhan. ”Jadi, data adalah segalanya bagi lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan, karena inilah nyawa dari lembaga ini. Jangan sampai disandera, apalagi direnggut nyawanya tersebut,” ujar Poempida.