Pemulihan Bisa Lebih Cepat

JAKARTA, KOMPAS — Status layak investasi menjadi modal tambahan bagi Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sebelumnya, perbaikan ekspor-impor dan investasi telah memberikan gejala pemulihan ekonomi pada triwulan IV-2016 dan triwulan I-2017. Tantangan domestik sekarang justru berasal dari isu nonekonomi. Indonesia memperoleh status layak investasi dari Standard & Poor\'s (S&P) pada Jumat lalu. Ini memantapkan posisi Indonesia yang telah mengantongi status layak investasi dari dua lembaga pemeringkat lainnya, yakni Fitch Ratings dan Moody\'s Investor Service."Ini menjadi faktor yang ikut mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia karena status layak investasi dari S&P ini ditunggu dan kuat pengaruhnya terhadap pasar. Kini pasar kian percaya fundamental ekonomi Indonesia," kata Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM A Tony Prasetiantono yang dihubungi di Bandung, Minggu (21/5).Sejak Reformasi 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai puncak pada 2011, yakni 6,5 persen, sejalan dengan ledakan komoditas ekspor Indonesia di pasar global. Namun, seiring anjloknya harga dan permintaan komoditas di pasar global, pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya konsisten turun sampai pada titik terendah pada 2015, yakni 4,9 persen. Pemulihan mulai terjadi mulai triwulan IV-2016 dan berlanjut pada triwulan I-2017 dengan ditandai pertumbuhan positif investasi dan ekspor-impor.Investasi yang porsinya sebesar 31,56 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan I-2017 tumbuh 4,81 persen yang lebih tinggi ketimbang periode yang sama tahun lalu, yakni 4,67 persen. Sementara ekspor dan impor meneruskan tren positif yang dimulai sejak triwulan IV-2016, yakni keluar dari zona pertumbuhan negatif selama 2014-2016. Status layak investasi, menurut Tony, akan memberikan pengaruh positif pada sejumlah kegiatan ekonomi. Implikasi langsung adalah mendorong turunnya imbal hasil surat utang Indonesia. Sejalan dengan itu, arus modal masuk ke dalam negeri akan meningkat. Dengan demikian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi mengarah ke 6.000. Imbal hasil Menyangkut perekonomian 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpandangan, kondisinya masih akan dipengaruhi perkembangan keuangan global, termasuk akan memengaruhi pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menuturkan, semestinya investor yang berminat pada surat berharga negara Indonesia akan semakin banyak sehingga menekan imbal hasil ke bawah. Tahun ini, menurut Robert, target Surat Berharga Negara (SBN) bruto adalah Rp 684 triliun dengan SBN neto senilai Rp 399 triliun. Sampai dengan pertengahan Mei, masing-masing realisasinya adalah 48 persen dan 50 persen. Imbal hasil rata-rata tahun ini sudah lebih rendah ketimbang tahun lalu. Untuk tenor 10 tahun, imbal hasilnya sekitar 7 persen.Menurut Kepala Riset Bahana Sekuritas Harry Su, kenaikan peringkat menjadi layak investasi terjadi karena pemerintah mampu meningkatkan kehati-hatian fiskal. Ini, antara lain, dipengaruhi oleh program pengampunan pajak yang digulirkan oleh pemerintah tahun lalu dan tahun ini. (LAS/JOE)