Pengelolaan Belum Maksimal

JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan balai latihan kerja belum maksimal walaupun kapasitasnya cukup besar. Kapasitas latih semua balai latihan kerja mencapai 200.000-275.000 orang per tahun. Akan tetapi, kapasitas terpakai hanya sekitar setengah dari kapasitas latihnya. Sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per Mei 2017, jumlah balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah pusat mencapai 17 unit yang semuanya berada dalam kondisi baik. Adapun sebanyak 284 unit BLK merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Dari jumlah itu, hanya 65 unit di antaranya tergolong baik, sedangkan 116 unit kondisi cukup, 65 unit kondisi buruk, dan 38 unit tidak beroperasi. Pada 2015, target peserta pelatihan BLK adalah 99.045 orang dan realisasinya 92.236 orang. Setahun berikutnya target peserta menurun menjadi 84.361 orang, sedangkan realisasinya 79.666 orang. Adapun tahun 2017, total target sebanyak 91.159 orang. Akan tetapi, realisasinya hingga April 2017 baru 19.281 orang. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono, akhir pekan lalu, di Jakarta, memperkirakan, 60-70 persen lulusan BLK terserap industri. "Kurikulum di BLK lebih mudah diarahkan sesuai kebutuhan industri. Kami berencana agar BLK yang baru didirikan menyesuaikan potensi ekonomi suatu wilayah, lokasi kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus," katanya.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angkatan kerja per Februari 2017 tercatat 131,55 juta orang, naik 3,88 juta orang dibanding Februari 2016. Dari jumlah itu, yang bekerja berjumlah 124,54 juta orang dan yang menganggur 7,01 juta orang. Dari total penduduk bekerja tersebut, 72,67 juta orang atau 58,35 persen berada di sektor informal. Sisanya, 51,87 juta orang atau 41,65 persen, bekerja di sektor formal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama kurun waktu 2016-2017 masih didominasi lulusan SMK, SMA, dan diploma. Program vokasiWakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit berpendapat, BLK harus diposisikan sebagai bagian percepatan program vokasi. Dengan begitu, BLK akan memegang posisi kunci dalam implementasi pelatihan dan standardisasi instruktur. Menurut Anton, perusahaan membutuhkan instruktur di tempat kerja untuk memberikan pelatihan berkala kepada karyawan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kadin memilih mengadopsi pedagogi materi pelatihan tenaga instruktur dari pemerintah Jerman. "Kendala pelatihan vokasi sebenarnya bukan semata-mata soal keterbatasan anggaran negara. Akan tetapi, kesiapan sistem kebijakan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Inilah yang perlu menjadi perhatian bersama," ungkap Anton. (MED)