Impor Beras Tahun 2016 Tercatat Sebanyak 1,28 Juta Ton

JAKARTA, KOMPAS — Realisasi impor beras pada 2016 tercatat di Badan Pusat Statistik sebanyak 1,28 juta ton. Impor beras terjadi karena kapasitas produksi sektor pertanian menurun dan peningkatan produksi pangan belum didukung oleh pembangunan teknologi pertanian dan adaptasi inovasi baru. Hal itu disampaikan Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP) bertema "Peta Jalan Menuju Kemandirian Pangan" di Jakarta, Senin (22/5). Tampil sebagai narasumber dalam diskusi itu, Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin dan pengamat pertanian Khudori. Menurut Bustanul, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, dari data BPS, impor beras mencapai 2,7 juta ton dengan nilai sekitar Rp 15,3 triliun. Data BPS menunjukkan, impor beras pada triwulan IV-2014 sebesar 503.324 ton, impor beras tahun 2015 sebesar 861.601 ton, impor beras tahun 2016 sebesar 1,28 juta ton, dan impor beras pada triwulan IV-2017 sebesar 43.898 ton. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, pada 2016 tidak ada izin impor beras medium, kecuali beras premium atau beras khusus. Impor beras premium atau beras khusus pun sebenarnya tidak besar. Menurut Oke, data impor beras tahun 2016 kemungkinan merupakan realisasi impor beras dari izin impor tahun 2015. "Saya harus mengecek dahulu, apakah itu (impor beras tahun 2016) merupakan beras premium atau bukan," katanya.Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, Indonesia tidak mengimpor beras medium yang umum dikonsumsi masyarakat pada 2016, kecuali beras khusus yang tidak diproduksi dalam negeri, seperti beras basmati. Selain itu, ada sisa kuota impor tahun 2015 yang menjadi stok di awal 2016. "Sejak tahun lalu kami tidak mengeluarkan izin baru impor beras," kata Enggartiasto seperti dilaporkan wartawan Kompas,Mukhamad Kurniawan, dari Hanoi, Vietnam.Kementerian Perdagangan, menurut Enggartiasto, bersama Kementerian Pertanian tengah memetakan lagi produksi dan kebutuhan nasional. Sebab, berdasarkan perhitungan, produksi lokal telah mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kementerian Pertanian bahkan menargetkan bisa mengekspor beras Indonesia mulai tahun 2019.Beras mediumSecara terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, tahun 2015, Bulog memang mendapat izin impor beras medium sebanyak 1,5 juta ton. Dari alokasi itu, realisasi impor tahun 2015 hanya sekitar 900.000 ton. Pada 2016, menurut Djarot, Perum Bulog hanya merealisasikan impor beras untuk konsumsi dari sisa alokasi izin impor pada 2015 sekitar 600.000 ton. "Pada 2016, tidak ada izin impor beras yang baru," katanya. Ia tidak dapat memastikan dari mana data impor beras sebanyak 1,28 juta ton pada 2016 itu. Dengan data BPS itu, berarti ada kelebihan impor beras sekitar 600.000 ton karena impor beras oleh Bulog pada 2016 sebagai realisasi sisa izin impor tahun 2015 hanya sekitar 600.000 ton. "Apakah ada di luar Bulog yang mengimpor? Impor beras konsumsi seharusnya melalui Bulog," kata Djarot. Dalam diskusi itu, Bustanul mengusulkan agar pemerintah mengubah model subsidi pupuk kepada petani karena model subsidi pupuk saat ini kurang efisien. Nilai subsidi pupuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 sebesar Rp 31,2 triliun, naik dari tahun 2016 sebesar Rp 30 triliun. (FER)