Selisih Harga Diwaspadai

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta untuk mewaspadai potensi penyelewengan solar bersubsidi di masyarakat. Menurut penjelasan PT Pertamina (Persero), terdapat selisih harga jual solar bersubsidi dengan harga keekonomian sebesar Rp 1.150 per liter. Komoditas yang sama dengan dua harga berbeda sangat rawan terhadap penyelewengan. Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Golkar Satya Widya Yudha, Kamis (25/5), di Jakarta. "Pemerintah dan aparat di dalamnya bertanggung jawab mencegah terjadi penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Harga solar bersubsidi, yakni Rp 5.150 per liter, yang lebih rendah dibandingkan dengan harga solar nonsubsidi sangat rawan diselewengkan," ujar Satya. Sudah sering terjadi solar bersubsidi dijual ke sektor industri yang seharusnya memakai solar nonsubsidi yang harganya lebih mahal. "Kami sudah berulang kali menyerukan soal pengawasan. Selama ada dua harga berbeda untuk jenis komoditas yang sama, di situ akan ada celah penyalahgunaan di lapangan," kata Satya.Dalam paparan kinerja Pertamina triwulan I-2017, Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengatakan, terdapat selisih harga dalam penjualan BBM oleh Pertamina. Jenis BBM itu adalah premium dan solar bersubsidi yang harga jualnya ditetapkan pemerintah. Saat ini, harga premium adalah Rp 6.450 per liter, sedangkan solar bersubsidi dijual Rp 5.150 per liter."Jadi, kalau melihat selisih harga formula (harga keekonomian) dengan apa yang ditetapkan pemerintah, premium sekitar Rp 400 per liter di bawah harga formula, sedangkan solar Rp 1.150 per liter di bawah formula," ujar Arief saat ditanya tentang kerugian yang ditanggung Pertamina dalam penjualan premium dan solar tahun ini.Berpotensi defisitBerdasarkan perhitungan pemerintah mengacu pada rata-rata harga minyak dunia saat ini, penjualan premium periode Januari sampai Maret 2017 berpotensi defisit Rp 601 miliar. Adapun penjualan solar bersubsidi pada periode yang sama berpotensi defisit Rp 3,455 triliun. Acuan harga minyak dunia yang dipakai pemerintah berada di kisaran 50-60 dollar per barrel. Kendati ada defisit, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan memastikan harga BBM jenis premium dan solar bersubsidi dipastikan tidak naik, setidaknya hingga akhir Juni 2017. Adanya sisa laba penjualan BBM tahun lalu sebanyak Rp 1,8 triliun sebagai alasan untuk tidak menaikkan harga. Namun, pemerintah tetap terus memantau perkembangan harga minyak dunia yang menjadi acuan penentuan harga jual BBM ke masyarakat.Satya sekaligus meminta Pertamina untuk transparan dalam hal penjualan BBM, khususnya jenis premium dan solar bersubsidi. Perusahaan milik negara itu sebaiknya menjelaskan kepada publik berapa keuntungan dan kerugian yang didapat dari hasil penjualan BBM jenis tersebut. Untung besar dari penjualan BBM tahun lalu sebaiknya dijadikan bantalan penjualan BBM tahun ini seandainya ada kerugian."Pertamina sebaiknya transparan. Jangan saat defisit baru bicara ke publik. Saat untung besar, mereka diam. Apabila tahun lalu untung besar, lebih baik dijadikan bantalan tahun ini seandainya merugi," ujar Satya.Direktur Pemasaran Pertamina M Iskandar mengatakan, volume penjualan BBM pada triwulan I-2017 naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan I-2016, BBM yang terjual 15,08 juta kiloliter dan kini naik menjadi 15,85 juta kiloliter pada triwulan I-2017 atau naik sekitar 6 persen. Adapun kenaikan volume penjualan triwulan I-2015 jika dibandingkan dengan triwulan I-2016 hanya sekitar 4 persen."Untuk solar bersubsidi, konsumsinya naik 7 persen pada triwulan I-2017. Kenaikan ini merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di kota-kota tertentu," ujar Iskandar. (APO)