Prasarana Tujuan Wisata Dilengkapi

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam membangun prasarana di 10 tujuan wisata. Untuk itu, dialokasikan anggaran Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar untuk setiap kawasan wisata. "Yang kami bangun adalah prasarana publik, seperti jalan lingkungan, saluran air, penataan kawasan, air minum, persampahan, dan pengolahan air limbah. Kami juga akan membuat ruang terbuka hijau," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo seusai acara penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah (pemda) yang menjadi lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Senin (29/5), di Jakarta.Sepuluh KSPN tersebut adalah Pantai Selatan Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Kelayang (Banka Belitung), Tanjung Lesung-Ujung Kulon (Banten), Borobudur (Jawa Tengah), Morotai (Maluku Utara), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Danau Toba (Sumatera Utara), serta Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur). Acara kemarin dihadiri perwakilan tujuh pemerintah kabupaten/kota. Hartoyo mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk setiap kawasan berkisar Rp 50 miliar-Rp 100 miliar. Saat ini, paket proyek pembangunan prasarananya telah dilelang dan sebagian telah dikerjakan. Melalui penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Kementerian PUPR dan pemda setempat, tugas masing-masing pihak menjadi jelas. Pembagian tugas tersebut, misalnya, pemda menyediakan lahan, sedangkan Kementerian PUPR membangun infrastruktur. Selain itu komitmen pemda untuk mengelola infrastruktur beserta anggarannya juga sudah dipastikan. "Setelah proyek selesai, akan diserahkan ke pemda setempat. Jadi pembangunannya dikerjakan dalam 2 tahun ini, ada yang selesai 2017 dan ada yang selesai 2018. Yang sudah selesai antara lain di Borobudur, Morotai, dan Danau Toba. Semua proyek itu harus kita mulai tahun ini," ujar Hartoyo.Kepala Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Tanozisochi Latse mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan badan usaha ataupun perguruan tinggi untuk mendampingi masyarakat. (NAD)