Pemda Diminta Bantu

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah di sentra-sentra bawang merah diminta aktif membantu petani mengatasi kecenderungan penurunan harga. Harga yang anjlok dinilai melemahkan semangat petani dan berisiko mengganggu produksi dalam jangka panjang.Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional 2017 di aula Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (30/5), terkait dengan aspirasi petani yang resah karena harga bawang merah yang terus turun. Acara tersebut dihadiri sekitar 500 kepala dinas pertanian tingkat provinsi, kota, dan kabupaten se-Indonesia."Pemerintah daerah sentra, seperti Solok di Sumatera Barat, Bima di Nusa Tenggara Barat, dan Brebes di Jawa Tengah, tolong bikin surat ke (Perum) Bulog agar menyerap bawang merah petani," ujar Amran kepada pemerintah daerah sentra bawang merah.Harga bawang merah yang anjlok antara lain dikeluhkan petani dari Solok. Mereka mengadu ke Mentan, Senin (29/5), karena harga di tingkat petani di Solok kini Rp 11.000-Rp 12.000 per kilogram. Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan, harga acuan di tingkat petani Rp 15.000-Rp 22.500 per kilogram sesuai kondisi.Menurut Amran, penurunan harga menjadi risiko dari kenaikan produksi. Dua tahun terakhir, petani antusias menanam bawang merah. Amran optimistis bawang merah lokal mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Sampai bulan ini tidak ada impor bawang merah lagi," ujar Amran.Direktur Pengadaan Perum Bulog Tri Wahyudi menyatakan, Bulog mendapat tugas dari pemerintah dalam rangka stabilisasi harga bawang merah dan bawang putih. Hingga kini, pengadaan komoditas itu terus berjalan. Bulog juga menyiapkan gudang penyimpanan di Brebes untuk menampung hasil pengadaan.Bawang putihTerkait komoditas bawang putih, Amran meminta tambahan setidaknya Rp 1 triliun pada APBN Perubahan 2017 atau APBN 2018 untuk pengembangan komoditas tersebut. Tambahan dana tersebut bakal mendongkrak produksi lokal sekaligus memutus impor bawang putih."Kalau ada tambahan anggaran setidaknya Rp 1 triliun, saya optimistis pada 2019 kita bisa penuhi kebutuhan bawang putih, tak perlu sampai tahun 2033 (sesuai target swasembada pangan jangka panjang)," ujarnya.Selama ini Indonesia masih mengimpor 95-96 persen kebutuhan bawang putih yang rata-rata mencapai 500.000 ton per tahun. Tahun lalu, produksi bawang putih diperkirakan 20.000 ton. Menurut Amran, jika harga bawang putih impor Rp 40 juta per ton, nilai impor bawang putih Indonesia dalam setahun dapat mencapai lebih dari Rp 20 triliun. Padahal, kebutuhan lahan untuk menanam bawang putih hanya sekitar 60.000 hektar. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan untuk memproduksi bawang putih di dalam negeri.Produksi bawang putih lokal terpuruk karena kalah bersaing secara mutu ataupun harga dibandingkan dengan bawang putih impor. Menurut Amran, selain bantuan bagi petani untuk meningkatkan mutu dan jumlah produksi, pemerintah perlu melindungi harga sehingga petani terus termotivasi untuk mengembangkan bawang putih.Sementara itu, di Kalimantan Barat, kemarin, digelar operasi pasar bawang putih. Dalam operasi pasar itu, pemerintah menyalurkan 116 ton bawang putih ke pasar-pasar untuk mengendalikan harga.Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya saat berkunjung ke Pasar Flamboyan, Pontianak, dalam operasi pasar menuturkan, bawang putih dijual dengan harga Rp 30.000 per kilogram. Harga maksimal di tingkat eceran Rp 35.000-Rp 40.000 per kilogram karena mengantisipasi biaya angkut ke wilayah pedalaman.(MKN/ESA/FRN/DKA/DIM/RWN/GER/ZAL)