Subsidi Elpiji Diganti Transfer

JAKARTA, KOMPAS — Mulai Maret 2018, pemerintah akan menghapus subsidi elpiji dalam bentuk barang seperti yang berjalan selama ini. Subsidi akan diberikan langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan miskin dalam bentuk nontunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera."Kami sedang menyiapkan subsidi langsung untuk elpiji 3 kilogram. Jadi, yang disubsidi bukan barangnya lagi," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja menjawab pertanyaan wartawan seusai rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (7/6), di Jakarta. Subsidi elpiji selama ini diberikan dalam bentuk barang. Artinya, pemerintah memberikan subsidi melalui PT Pertamina (Persero) sebagai produsen elpiji 3 kilogram (kg) agar harga jualnya di bawah harga keekonomian. Peredarannya terbuka sehingga banyak rumah tangga di luar kelompok miskin dan rentan miskin menikmati elpiji bersubsidi tersebut. Mulai Maret 2018, menurut Wiratmaja, subsidi diberikan secara langsung kepada 26,6 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin. Mereka adalah 40 persen penduduk terbawah dalam struktur ekonomi Indonesia. Anggaran subsidi sekitar Rp 75.000 per rumah tangga per bulan. Diasumsikan, setiap rumah tangga membutuhkan tiga tabung elpiji 3 kg per bulan. Subsidi nontunai ini akan ditransfer secara langsung oleh pemerintah ke Kartu Keluarga Sejahtera milik rumah tangga sasaran setiap bulan. Saldo di kartu itu hanya bisa digunakan untuk membeli elpiji 3 kg. Infrastruktur transfer nontunai sebagai penunjang sistem tersebut, menurut Wiratmaja, tengah disiapkan. Pemerintah bekerja sama, antara lain, dengan BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. "Tantangannya, Kartu Keluarga Sejahtera sekarang jumlahnya baru 800.000-an. Sementara untuk subsidi elpiji 3 kg ini, kita butuh 26,6 juta kartu," kata Wiratmaja. Subsidi langsung nontunai untuk 26,6 juta rumah tangga sasaran tersebut, ujar Wiratmaja, membutuhkan anggaran Rp 20 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan dalam APBN 2018. Pagu tersebut menghemat hampir separuh dari nilai anggaran yang selama ini digelontorkan setiap tahun. Wiratmaja menambahkan, dengan model subsidi barang dan terbuka, pemerintah harus mengalokasikan anggaran subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp 40 triliun sampai dengan Rp 44 triliun setiap tahun. Jumlah rumah tangga yang menikmati elpiji bersubsidi tersebut diperkirakan mencapai 65 juta rumah tangga.Salah sasaran Secara terpisah, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menyatakan, inti perubahan model penyaluran subsidi elpiji 3 kg adalah dari subsidi produk menjadi subsidi langsung. Subsidi langsung ini diberikan untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Langkah ini dilakukan karena subsidi produk banyak sekali kebocorannya. Dengan model subsidi produk, lanjut Bambang, semua orang bisa membeli elpiji 3 kg. Akibatnya, subsidi yang diterima oleh rumah tangga miskin dan rentan miskin hanya sekitar 30 persen. Sementara 65 persen subsidi atau bagian yang lebih besar justru dinikmati oleh rumah tangga yang mampu. "Ini tidak adil. Untuk itu, pengalihan pemberian subsidi kepada sekitar 40 persen penduduk terbawah atau sekitar 26 juta rumah tangga sangat tepat. TNP2K akan mendukung dengan menyiapkan nama dan alamat rumah tangga calon penerima subsidi elpiji 3 kg ini," kata Bambang. (LAS)