JAKARTA, KOMPAS — Perum Perumnas segera membangun hunian vertikal terpadu di kawasan Stasiun Tanjung Barat dan Pondok Cina, DKI Jakarta. Hunian yang pertama-tama ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu membutuhkan investasi Rp 1 triliun.
"Direncanakan minggu depan akan groundbreaking untuk di Stasiun Tanjung Barat dan Stasiun Pondok Cina, termasuk untuk pendaftaran konsumen. Izin mendirikan bangunan bertahap dan masih dalam proses," ujar Direktur Pemasaran Perum Perumnas Muhammad Nawir pada akhir pekan lalu di Jakarta.
Nawir mengatakan, pergerakan orang di Jakarta dan kota-kota di sekitarnya sangat tinggi. Salah satu moda yang dikembangkan di DKI Jakarta adalah transportasi berbasis rel. Salah satunya yang sudah berjalan dan diminati semakin banyak orang dari kawasan pinggir kota ke tengah kota Jakarta adalah kereta komuter (KRL). Stasiun pun menjadi simpul mobilitas orang.
Melihat peluang ini, lanjut Nawir, Perum Perumnas bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengembangkan hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi. Stasiun Tanjung Barat dan Stasiun Pondok Cina dipilih untuk dikembangkan dengan konsep transit oriented development.
Menurut rencana, di Stasiun Pondok Cina akan dibangun 2.100 unit rumah susun (rusun) dan di Stasiun Tanjung Barat akan dibangun 1.500 unit rusun. Selain itu, juga akan dibangun kawasan komersial yang terintegrasi dengan hunian. Kawasan komersial tersebut menjadi titik berkumpul antara penghuni dan pengguna kereta komuter.
"Fungsi kawasan komersial ini sekaligus sebagai subsidi silang bagi huniannya," kata Nawir.
Rusun diutamakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Artinya, rusun diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah dengan gaji pokok maksimal Rp 7 juta per bulan.
Secara terpisah, Ketua Umum Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia Zulfi Syarif Koto mengatakan, kerja sama Perumnas dan KAI yang sama-sama merupakan BUMN menunjukkan dorongan pemerintah agar BUMN bersinergi.
"Khusus untuk pengembangan hunian di stasiun, yang mesti diperhatikan adalah status tanahnya. Memang kalau dijual bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa berupa sewa atau milik," kata Zulfi.
Zulfi menambahkan, upaya Perumnas dan KAI perlu didukung dengan mempermudah proses perizinan. (NAD)
