Persoalan Mendasar Disasar

JAKARTA, KOMPAS — Negara-negara berkembang, terutama di ASEAN, terus membangun dan membutuhkan pendanaan besar. Oleh karena itu, pembiayaan berbasis multilateral sangat diperlukan. Pembiayaan tersebut perlu menyasar pada persoalan-persoalan mendasar pembangunan setiap negara di tengah kondisi normal yang baru. Hal itu mengemuka dalam diskusi buku 50 Tahun Bank Pembangunan Asia (ADB) Banking on The Future of Asia and The Pacific di Jakarta, Rabu (14/6). Acara yang dihadiri penulis buku tersebut, Peter McCawley, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, jajaran petinggi ADB, dan sejumlah ekonom.Suahasil mengatakan, saat ini Indonesia sedang fokus membangun infrastruktur. Pada kurun waktu 2015-2019, kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 5.000 triliun.Dengan anggaran Rp 300 triliun per tahun dari APBN, pemerintah hanya mampu mencukupi Rp 1.500 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama periode lima tahun tersebut. Kekurangan anggaran diharapkan dapat dipenuhi dari sektor swasta dan investasi."Pendanaan dari ADB cukup membantu Indonesia. Namun, ke depan diharapkan pembiayaan berbasis multilateral antara bank asing dan nasional dapat memberikan alternatif solusi finansial," katanya.Peter McCawley mengemukakan, negara-negara di Asia memang sedang membangun. Yang saat ini menjadi fokus dari negara-negara tersebut, terutama negara berkembang, adalah pembangunan infrastruktur.Dalam 50 tahun ini, ADB bergerak di sektor pembiayaan pembangunan Asia. ADB menjadi sarana bagi para pemodal untuk menyalurkan permodalan bagi negara-negara yang membutuhkan pembiayaan besar."Berbagai sektor menjadi perhatian ADB, seperti pembangunan infrastruktur energi, transportasi, dan teknologi informasi. Hal ini dalam rangka mendorong sasaran pembangunan milenium," katanya.ADB mencatat, pembiayaan yang dikeluarkan pada 2016 sebesar 31,7 miliar dollar AS. Penyaluran itu merupakan yang tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Nilai itu meningkat 18 persen dari 2015. Kenaikan jumlah pembiayaan pada tahun lalu disebabkan peningkatan permintaan pembiayaan infrastruktur dari negara-negara anggota. ADB mengalokasikan 67 persen pembiayaannya untuk sektor infrastruktur (Kompas, 9/5). Meningkatkan peran Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengemukakan, ADB perlu meningkatkan peran, terutama dalam membangun negara-negara berkembang di Asia. Peran itu perlu ditempatkan dalam konteks terkini, yakni dunia berada dalam situasi new normal atau normal yang baru. "Kondisi tersebut tidak hanya ditandai dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi global, tetapi juga stagnasi perdagangan dunia, stabilitas nilai tukar, dan perubahan iklim. ADB perlu menjawab tantangan-tantangan yang tengah dihadapi negara-negara berkembang di Asia tersebut," kata Mari.Sementara itu, ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengemukakan, dalam konteks Indonesia, pembiayaan pembangunan di sektor sumber daya manusia juga sangat diperlukan. Upaya itu dapat dilakukan melalui program pendidikan vokasional."Hal lain yang perlu diperhatikan adalah menggarap dan menumbuhkan daya saing dan ketahanan industri nasional. Apabila industri di Indonesia masih stagnan dan tidak bertumbuh, ke depan Indonesia bisa mengalami krisis," ujarnya.Sementara itu, Vice President for East Asia, Southeast Asia, and The Pacific ADB Stephen P Groff mengemukakan, ADB akan terus menjalin pola kemitraan dengan lembaga-lembaga pembiayaan lain dan pemerintah di masing-masing negara. Kemitraan ini dalam rangka menjawab persoalan pembiayaan di sektor-sektor penting, seperti infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan industri. (HEN)