Modal Ventura Makin Bergairah

JAKARTA, KOMPAS — Pendanaan kepada usaha rintisan di bidang teknologi finansial diperkirakan semakin bergairah. Kondisi ini, salah satunya, ditandai dengan maraknya pemodal ventura yang menyuntikkan investasi putaran baru. Mereka bergerak di beberapa jenis pendanaan. Mandiri Capital Indonesia (MCI), misalnya, mengumumkan telah menjadi pemimpin pendanaan senilai 500.000 dollar AS atau sekitar Rp 6,643 miliar untuk PrivvyID, perusahaan rintisan bidang teknologi finansial (tekfin) dengan produk tanda tangan digital. Pengumuman berlangsung Senin (19/6) di Jakarta. Selain MCI, ada tiga investor besar lain yang ikut mendanai PrivvyID. Salah satunya, Metra Digital Innovation (MDI), perusahaan modal ventura model korporat milik Telkom Group.Ini merupakan investasi putaran kedua bagi PrivvyID. Investasi putaran pertama senilai Rp 100 juta berasal dari Telkom Group. Direktur Keuangan MCI Hira Laksamana menuturkan, PrivvyID adalah portofolio ketiga. Sebelumnya, MCI terlibat berinvestasi di perusahaan tekfin Amartha dan Moka Pos. "Kami menyiapkan dana sekitar Rp 300 miliar untuk tujuh perusahaan rintisan bidang tekfin sampai akhir tahun 2017. Sejauh ini, dana sudah terpakai untuk mendanai tiga perusahaan. Kami juga masih menyimpan dana sekitar Rp 200 miliar sebagai modal investasi baru," ujar Hira. MCI hanya akan fokus pada tiga jenis perusahaan tekfin, yaitu pembayaran, peminjaman, dan solusi enterprise. PrivvyID termasuk jenis solusi enterprise. "Kami merupakan pemodal ventura aktif. Hasil investasi kami selalu mendapat persetujuan grup usaha. Produk perusahaan tekfin binaan akan langsung dipakai anak usaha di grup," kata Hira. Pada 2018, MCI akan berinvestasi di 3-4 perusahaan rintisan tekfin. Ada beberapa alasan yang menarik MCI mau terlibat pendanaan di PrivvyID. Pertama, pemerintah melalui perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta PP No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan soal tanda tangan digital. Kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mewajibkan setiap perusahaan tekfin menggunakan tanda tangan digital. Tanda tangan digital bukanlah tanda tangan yang ditorehkan dengan tinta basah, lalu dipindai untuk ditempelkan ke digital. Namun, ini semacam otorisasi digital yang mengharuskan pengguna memiliki penyimpan data kode identifikasi pribadi saat akan menggunakannya. Selama ini, layanan tanda tangan digital, terutama transaksi dokumen negara, dilayani oleh Lembaga Sandi Negara. CEO PrivvyID Marshall Pribadi menyebutkan, perusahaan yang dibangunnya sekitar setahun ini telah memiliki 300.000 pengguna aktif. Sebanyak 30 pengguna aktif merupakan korporasi, seperti Mandiri Group, Adira Finance, dan Telkom Group. "Kami bertindak sebagai otoritas sertifikasi tanda tangan digital. Cara kerja tanda tangan digital ini memakai metode kriptografi asimetris yang artinya setiap dokumen milik pengguna selalu dilengkapi sepasang kunci kode identifikasi," ujar Marshall. Saat ini, pengguna Telkom Group mewajibkan semua transaksi dokumen pelanggan IndiHome memakai tanda tangan digital. Jumlah pelanggan IndiHome lebih dari satu juta. Artinya, PrivvyID bisa meraih keuntungan bisnis dari pelanggan sebanyak itu hanya dari satu lini usaha Telkom Group. Tarif tertinggi layanan PrivvyID adalah Rp 3.500 per satu dokumen tanda tangan, sedangkan terendah Rp 1.000 per satu dokumen tanda tangan. "Tantangan bisnis seperti ini adalah infrastruktur keamanan data. Karena itu, kami akan menggunakan dana investasi ini untuk memperkuat infrastruktur," ucap Marshall. Perkenalkan AlibabaSementara itu, J&T Alibaba, sister company J&T Express dan bagian dari perusahaan PT Global Jet Express (mitra resmi Alibaba), berupaya mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia melalui ekspor. Perusahaan ini memperkenalkan Alibaba.com kepada pelaku usaha lokal dan membantu menggunakan platform e-dagang secara optimal.Manajer Departemen Pemasaran J&T Alibaba Agustina Putri Wijaya menjelaskan, tantangan yang dihadapi pelaku UKM untuk memulai ekspor adalah kekurangan tenaga kerja yang kreatif, kesulitan mendapatkan modal, kurangnya pengetahuan tentang strategi promosi internasional, serta pengetahuan mengenai prosedur pembayaran internasional. (MED/D07)