JAKARTA, KOMPAS — Penerapan pembayaran nontunai di 35 ruas tol di Indonesia perlu ditopang oleh sosialisasi yang optimal. Hal itu perlu didukung dengan ketersediaan kartu elektronik dan tempat-tempat untuk isi ulang.
Hal itu mengemuka dalam diskusi Kompas bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) bertema ”Menuju Masyarakat Nontunai: Efektivitas Penggunaan Kartu Elektronik untuk Pembayaran Tol” di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (20/6). Deputi Gubernur BI Sugeng menjadi pembicara kunci dalam acara tersebut.
Hadir sebagai pembicara adalah Direktur Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan BI Pungky Purnomo Wibowo, Direktur Blue Bird Adrianto Djokosoetono, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna, Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Anggoro Eko Cahyo, dan Vice President Transaction Banking Bank Mandiri Thomas Wahyudi.
Herry mengatakan, dari sisi penyediaan infrastruktur itu relatif mudah. Yang paling berat adalah penerapan satu sistem pembayaran dan sosialisasi atau edukasi terhadap masyarakat.
Selama ini uang elektronik masih dipandang sebagai bisnis, bukan pelayanan. Maka tidak mengherankan jika masih ada monopoli dan zonasi bank-bank penyelenggara pembayaran elektronik di setiap ruas-ruas tol.
”Dari sisi pengguna, masih 26 persen dari total pengguna 35 ruas jalan tol yang sudah menggunakan kartu elektronik. Pada saat diterapkan Oktober nanti, terjadi peningkatan sebanyak 60 persen saja itu sudah capaian tersendiri,” ujarnya.
BI mencatat, transaksi nontunai di 35 ruas tol di Indonesia masih rendah. Tahun lalu, dari 340.896 kendaraan yang melintas di jalan tol pada puncak mudik, baru 25 persen di antaranya yang bertransaksi menggunakan uang elektronik.
Tahun ini, jumlah kendaraan pribadi yang melintasi jalan tol diperkirakan meningkat menjadi 444.658 kendaraan. BI berharap peningkatan jumlah kendaraan diikuti dengan kenaikan transaksi nontunai di jalan tol.
Dari hasil uji coba di Tol Cawang, Tomang, dan Pluit (Jakarta), transaksi nontunai meningkat 42 persen. Hal ini mengindikasikan pengguna uang elektronik semakin meningkat.
Thomas menyatakan, sebanyak 9,5 juta kartu elektronik akan disiapkan untuk mendukung program pembayaran tol nontunai. Ke depan, isi ulang interbank juga akan dikembangkan, termasuk memperbanyak tempat-tempat isi ulang kartu elektronik.
Sugeng berharap transaksi nontunai dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil survei di sejumlah negara, peningkatan transaksi elektronik sebesar 10 persen berdampak pada peningkatan pembelanjaan konsumen sebesar 0,5 persen.
”Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya bertumpu pada konsumsi masyarakat. Kontribusi nontunai terhadap konsumsi masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian,” katanya.
