Sertifikasi Tak Mudah

JAKARTA, KOMPAS — Sertifikasi kompetensi merupakan salah satu upaya memenuhi kebutuhan pasar terhadap tenaga kerja berkualitas. Namun, pelaksanaannya tidak mudah karena harus berhadapan dengan persoalan integrasi standar kurikulum pelatihan kerja hingga skema sertifikasi. Tahun ini, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ditargetkan bisa menyertifikasi sekitar 30.000 calon buruh migran Indonesia di sektor domestik dan 40.000 orang di sektor formal. Secara khusus, 40.000 orang tersebut akan dikirim ke negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN sudah menyepakati 12 bidang tenaga kerja yang terdiri dari lima bidang tenaga kerja barang dan tujuh bidang jasa. "Sampai sekarang, baru bidang pariwisata yang paling siap, baik dari aspek integrasi standar kompetensi kerja maupun lembaga sertifikasi profesi. Bidang lain terkendala mutual recognition arrangements (MRAs) yang belum disepakati antarnegara ASEAN. Di sisi lain, kami juga harus menghadapi permintaan tenaga kerja berstandar global," kata Kepala Sekretariat BNSP Darwanto, Rabu (21/6), di Jakarta. Sesuai dengan data BNSP, saat ini ada 708 lembaga sertifikasi profesi (LSP) di Indonesia, 6.232 skema sertifikasi kompetensi, dan 13.910 tenaga asesor atau penguji. Per Agustus 2016, 2.463.806 tenaga kerja telah tersertifikasi. KompetenSekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Herry Sudarmanto di sela-sela buka bersama dengan PT Trakindo Utama (Trakindo), Selasa petang, di Jakarta, mengatakan, pihaknya mengimbau agar kementerian/lembaga dan pelaku industri lebih aktif menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Per Juni 2017, ada 624 SKKNI yang berasal dari sembilan sektor industri, antara lain pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Menurut Herry, jumlah SKKNI tersebut belum cukup untuk memenuhi permintaan tenaga kerja yang kompeten. "Total tenaga kerja kompeten dan terampil yang harus dimiliki Indonesia sebanyak 113 juta orang. Sementara Indonesia saat ini masih mempunyai sekitar 50 juta orang dan banyak pula yang berpendidikan menengah ke bawah," kata Herry.Dia mengemukakan, pemerintah telah menambah porsi kepemilikan asing pada balai pelatihan kerja sampai 60 persen. Kebijakan ini untuk mendorong lebih banyak swasta terlibat dalam pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kerja. "Kurikulum pelatihan atau SKKNI harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan global," kata Herry.Human Capital Division Head Trakindo Haris Mustarto berpendapat senada. Menurut dia, pengusaha perlu terlibat dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Perusahaannya, misalnya, ikut terlibat menyediakan 11 pusat pelatihan tenaga kerja khusus bidang alat berat. Haris menyebutkan, pihaknya bermitra dengan delapan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan enam politeknik untuk mengembangkan kurikulum program studi teknik alat berat. Ada juga Trakindo Servicemen Award Program (TSAP), yakni program uji keterampilan dan kompetensi teknisi.Direktur PT Bukit Makmur Mandiri Utama-perusahaan kontraktor tambang batu bara-Indra Kanoena berpandangan, investasi pelatihan kompetensi tenaga kerja merupakan hal yang tidak boleh dilupakan perusahaan. Investasi seperti ini bahkan tetap harus dilakukan pada saat kondisi industri sedang memburuk. (MED)